Chanelmuslim.com-Kementerian Sosial berharap pada 2016 tak ada lagi praktek pemasungan manusia di berbagai daerah di Indonesia. Tim Reaksi Cepat, Tim Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), serta Posyandu akan dioptimalkan untuk memastikan hal tersebut.
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/12/2015), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan tahun depan tak ada lagi pemasungan, langkah pertamanya adalah pemetaan praktek pemasungan, kemudian mengoptimalkan personel Tim Reaksi Cepat, Tim Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), serta Posyandu.
“Dari tim yang ada diminta agar memetakan kebutuhan pasokan obat bagi penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan psikotik,” kata Khofifah saat penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Salemba, Jakarta, Senin (28/12).
Psikotik adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kesulitan membedakan kenyataan dan halusinasi. Di masyarakat, gangguan kejiwaan ini seringkali ditangani dengan pemasungan, pengurungan, atau penelikungan terhadap penderitanya.
Pelayanan terhadap penyandang disabilitas, termasuk psikotik, dengan cara melibatkan kemitraan. Pembiayaan penanganan bisa didapatkan dari APBD dan sektor swasta.
Untuk lebih maksimal dalam menyelesaikan persoalan pemasungan ini, Kemensos akan menjalin kemitraan dengan private sector dan non government organization agar bergerak bersama untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, Kemensos akan terus mengusahakan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyandang Disabilitas bisa mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Sudah ada Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari 24 Kementerian/lembaga yang dikirim ke DPR untuk dibahas dalam format RUU.
Hingga kini, terdapat 82,42 persen penyandang disabilitas di Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan dan alat bantu.
“Saya mengajak masyarakat harus melindungi penyandang disabilitas, termasuk psikosis. Masyarakat juga tak perlu malu untuk memberitahu bahwa ada keluarganya yang menderita psikosis. Ini demi pemetaan dan penanganan yang lebih baik,” ujar Khofifah.
Banyak keluarga yang menyembunyikan penderita karena takut, malu, dan dianggap aib. Namun sebenarnya, keluarga dan masyarakat tak perlu melakukan pemasungan. Beritahukan ke Dinas Sosial terkait, maka penderita psikosis bisa mendapatkan intervensi Kartu Indonesia Sehat (KIS), berupa pengobatan yang mesti dikonsumsi agar bisa kembali sehat. Dengan demikian, diharapkan penanganan orang yang menderita gangguan jiwa bisa lebih baik.(ind)
