ChanelMuslim.com—Memprihatinkan! Sudah 88 tahun Sumpah Pemuda dideklarasikan, yang salah satu sumpahnya adalah: “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” mengalami masalah.
Sebagian masyarakat, baik dari kalangan akademisi, pelajar, selebritas, dan umum, memilih berbangga diri mempergunakan bahasa serapan asing dibandingkan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang beragam.
“Coba saja lihat di berbagai lini kehidupan masyarakat kita. Nama-nama gedung, komplek perumahan, produk makanan dan minuman, papan iklan dan pengumuman, hingga percakapan sehari-hari menggunakan bahasa asing?” tutur Abdi Sumaiti dalam seminar memeringati Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR, Rabu (26/10/2016).
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, tanpa intervensi dari pemerintah, katanya, maka lambat laun bahasa Indonesia akan tergerus dan bisa punah. Padahal, menurutnya, penggunaan bahasa Indonesia ini telah dipayungi oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Pada pasal demi pasal yang mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia tersebut, kata Abu Ridho, sapaan akrab Abdi Sumaiti, secara terang-benderang telah diaturnya. Pada pasal 26 hingga pasal 39 diatur mengenai kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam banyak hal seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pengantar dunia pendidikan, hingga untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
“Kenyataannya eksistensi bahasa Indonesia sekarang telah terpengaruh oleh bahasa gaul dan bahasa asing. Lihat saja, di mana-nama nama gedung, apartemen, penunjuk jalan banyak yang menggunakan bahasa asing,” tandasnya.
Abu Ridho berharap pemerintah peka dan peduli dengan persoalan ini karena sebagaimana tertulis dalam pasal 41 ayat 1 undang-undang tersebut, yakni “Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.”
Di era presiden Soeharto dulu sempat terbit Keputusan Presiden (Keppres) yang mengharuskan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bisakah pemerintah sekarang melakukan hal yang sama demi melindungi dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? (mr)
