NEGARA-negara Teluk umumnya tak punya tentara. Kalau pun ada, hanya sebatas perlindungan untuk keluarga kerajaan. Kenapa?
Belakangan ini terjadi perang di wilayah teluk atau Timur Tengah. Menariknya, hampir semua negara teluk tak punya tentara atau militer seperti umumnya negara-negara lain. Padahal, mereka begitu kaya, bahkan mengalahkan negara maju sekali pun.
Kenapa? Setidaknya, ada tiga alasan. Yaitu:
Satu, Sebagai Negara Protektorat.
Negara-negara di Timur Tengah bisa berdiri dikarenakan adanya perlindungan atau protektorat. Sebagian besarnya dari perlindungan Inggris. Negara-negara itu antara lain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan lainnya.
Mereka bisa berdiri sebagai negara mandiri setelah dibantu Inggris memisahkan dari Kekhalifahan Usmani, kekhalifahan Islam yang terakhir di Turki.
Setelah berdiri, negara-negara itu membuat perjanjian protektorat dengan Inggris. Di antara isi perjanjian, mereka bisa mengurus dalam negeri dan hukum negara. Tapi, urusan luar negeri dan pertahanan masih dikuasai negara pelindung.
Karena itulah, mereka tak merasa perlu untuk memiliki militer sendiri. Kalau pun ada, hanya dikhususkan untuk perlindungan keluarga kerajaan, atau biasa disebut sebagai paspampres.
Setelah negara-negara itu berdiri sendiri, Inggris ‘mewariskan’ perlindungan itu ke negara sekutunya. Yaitu, Amerika. Hal ini karena AS merupakan negara sekutu Inggris yang paling kuat.
Tidak heran jika pangkalan militer atau markas-markas militer AS tersebar di seluruh negara teluk itu. Tentu, perlindungan secara militer ini tidak gratis, baik berupa konpensasi uang atau pun ideologi.
Dua, Kerajaan Takut Dikudeta
Alasan lain kenapa negara-negara teluk tak memiliki tentara atau militer adalah karena mereka takut dikudeta oleh pihak militernya sendiri. Fenomena ini bukan rahasia lagi di dunia timur tengah.
Para raja dan pangeran justru lebih takut kalau militer lebih menguasai pertahanan dan keamanan dibandingkan kerajaan.
Berbeda dengan sistem protektorat atau tentara bayaran seperti saat ini, ikatan mereka sebatas profesi. Bukan sebagai satu kedaulatan negara.
Tiga, Keluarga Kerajaan Tak Ingin Menjadi Tentara
Selain karena takut dikudeta jika tentara dipegang oleh rakyat sendiri, keluarga kerajaan tak ingin menjadi tentara atau memimpin tentara. Hal ini karena risiko menjadi tentara begitu tidak enak.
Sementara, kehidupan di dalam istana dengan segala jabatan dan fasilitas yang sudah tersedia: sebagai mentri, gubernur, walikota, dan lainnya; sudah menjadi hal yang otomatis untuk mereka.
Karena itulah, mereka lebih memposisikan tentara sebagai profesi bayaran. Bukan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Kalau masih perlu, kontrak diteruskan. Kalau tidak perlu atau ada tentara lain yang lebih kuat, kontrak disudahi.
Problem baru terasa ketika protektorat atau militer pelindung tak lagi sekuat dahulu. Nah ketika ada musuh menyerang, biasanya, para keluarga kerajaan akan ‘kabur’ duluan ke negara lain yang lebih aman.
Lha, gimana dengan nasib negara dan rakyatnya? Terserah, kalau mereka mau melawan, silakan. Kalau mau menyerah, juga silakan. [Mh]
