ChanelMuslim.com- Badan Intelijen Negara atau BIN dihebohkan dengan bocornya surat edaran internal BIN tentang etika berpakaian yang tersebar di media sosial. Dalam surat edaran bernomor SE-15/IV/2017, disebutkan bahwa pegawai BIN dilarang berjenggot dan mengenakan celana cingkrang.
Tentang adanya surat edaran yang melarang berjenggot dan bercelana cingkrang tersebut dibenarkan oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya.
Seperti dilansir laman Tribunnews.com, Sundawan membenarkan adanya surat edaran yang melarang pegawai BIN berjenggot dan mengenakan celana cingkrang.
“Lewat aturan ini kami ingin menjaga estetika dan etika dalam berpakaian,” jelasnya.
Namun, Sundawan merasa heran bagaimana surat edaran internal BIN tertanggal 15 Mei 2017 ini bisa bocor ke publik melalui media sosial.
Sundawan menegaskan bahwa surat edaran ini merupakan urusan internal BIN dan bukan konsumsi publik.
Berbeda dengan Sundawan, pejabat BIN lain yakni Sekretaris Utama BIN, Zaelani, menyangkal adanya surat edaran yang melarang pegawai BIN berjenggot dan bercelana cingkrang.
“Bahwa surat edaran tertanggal 15 Mei 2017 dengan kop surat BIN yang saya tandatangani berisikan larangan staf BIN berjenggot dan bercelana cingkrang adalah tidak benar,” jelasnya seperti dilansir Tribunnews.com, Jumat (19/5).
Namun, bocornya surat internal BIN ini sudah terlanjur menuai pro dan kontra di publik. Salah satu anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mempertanyakan aturan BIN yang melarang pegawainya bercelana cingkrang dan memelihara jenggot.
Menurut anggota DPR asal Aceh ini, tidak ada kaitan antara penampilan dan cara berpakaian dengan isu radikalisme yang memang marak belakangan ini.
Selain DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun ikut bereaksi. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh, larangan untuk memelihara jenggot tidak ada urgensinya dan diskriminatif.
Menurutnya, pembuat aturan sepatutnya memiliki sensitivitas agar aturan yang dibuat tidak terkesan memojokkan kelompok tertentu, baik secara etnis atau keagamaan.
“Kalau larangan rambut panjang itu masih wajar. Tapi, tidak boleh ada larangan mengenakan jilbab. Jilbab itu kan bagian dari keyakinan agama individu dan konstitusi menjamin setiap individu menjalankan keyakinan agamanya masing-masing,” pungkasnya. (mh/foto: tribunnews.com)
