ChanelMuslim.com media onlie keluarga, media islam

Kamis, 12 Desember 2019 | 15 Rabiul Akhir 1441 H
Login | Register

 


 
 
 
 
 
Jasa Aqiqah Murah, Budget Aqiqah, Kambing Aqiqah Murah, Aqiqah Tangerang
 
BERITA

Halal Institute Desak Pemerintah Terbitkan Permenag Jaminan Produk Halal

30 September 2019 19:55:22
Halal Institute Desak Pemerintah Terbitkan Permenag Jaminan Produk Halal

ChanelMuslim.com - Hingga 17 hari menjelang pemberlakuan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Kementerian Agama RI belum juga menerbitkan Peraturan pelaksanaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU JPH, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan, yang akan jatuh pada 17 Oktober 2019.

Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan UU JPH telah terjadi pada Peraturan Pemerintah yang baru terbit tanggal 29 April 2019, padahal seharusnya sudah ada sejak tahun 2016. Keterlambatan tersebut mempengaruhi peraturan pelaksanaan yang lebih rendah yakni Peraturan Menteri Agama yang belum ada hingga saat ini.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Wakil Ketua Halal Institute, H. SJ Arifin menilai bahwa  keterlambatan menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah dalam bekerja, jika tidak mau disebut sebagai pengabaian. “Ini kan sangat mendesak. Masyarakat dan terutama pelaku usaha butuh pedoman teknis bagaimana mengurus sertifikat halal itu” jelasnya.

H. SJ Arifin juga menilai keterlambatan Permenag ini akan sangat mengganggu kinerja BPJPH selaku penyelenggara jaminan produk halal. “Permenag itu pedoman pembuatan peraturan-peraturan di bawahnya, ada SOP, ada juknis-juknis. Saya kira cukup banyak lah peraturan turunan yang harus disiapkan dan itu pasti butuh waktu. Bagaimana bisa diselesaikan kalau sampai saat ini pun belum ada Permenagnya” sambungnya.

Jika Permenag belum juga siap hingga 17 Oktober 2019 dapat dipastikan pelaksanaan UU JPH akan berantakan dan pemerintah dianggap gagal menyelenggarakan Undang-undang.

“Selain Permenag, ada juga itu peraturan tentang tarif sertifikat halal yang mestinya kewenangan menteri keuangan. Itu juga harus siap sebelum kick off UU JPH. Jika pemerintah tidak mau dianggap gagal atau tidak mampu ya semua harus dikebut” Pungkas Arifin.

 
Info Video CMM :
 
Bagaimana menurut anda mengenai isi artikel ini?
 
FOKUS
 
 
toko bunga bogor, jual bunga papan, bunga papan, budget florist
 
BERITA LAINNYA
 
 
BERITA
13 August 2018 06:33:48

Salimah Klaten Luncurkan Klub Senam Ibu Bahagia

 
iklan chanel muslim, rate iklan chanelmuslim, website islam iklan
 
 
Pendaftaran Siswa Baru Jakarta Islamic School
 
TERBARU
 
Manajemen Masjid Berbasis Ekonomi Kreatif 4.0
 
Buku Pilu di Palu Mam Fifi
 
TERPOPULER
 
 
Jual Buku Mencintaimu Dengan Cinta Yang Lebih Tertata Penulis Fifi P.Jubilea
 
 


media online keluarga
media online keluarga

ChanelMuslim.com

Media Inspirasi Keluarga Muslim Indonesia dengan berbagai rubrik terbaik untuk keluarga muslim Indonesia kini tersedia di

media online keluarga

Nikmati kemudahan mendapatkan berbagai berita dan artikel islami disini.

media online keluarga
JANGKAU LEBIH LUAS KONSUMEN ANDA,
beriklan di ChanelMuslim.com
Hotline : 0813.1956.2284