ChanelMuslim.com- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama sejumlah kementerian/lembaga dan organisasi/lembaga yang peduli terhadap anak dan perempuan, Jumat (26/7), meluncurkan Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak dan Stop Perkawinan Sedarah di Kantor Kementerian PPPA Jakarta.
Pemerintah menekankan bahaya perkawinan dini, khususnya terhadap anak perempuan di bawah umur. Rohika Kurniadi Sari selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengatakan, Kementerian PPPA mempunyai strategi pencegahan perkawinan anak dini yang sudah dilakukan sejak lama.
“Strategi pencegahan perkawinan anak dan perkawinan sedarah ini memang ada lima hal yang harus dilakukan,” kata Rohika di Kantor Kementerian PPPA.
Pertama, membuat forum anak, atau pengelompokan anak ada bimbingan pembelajaran, supaya mereka punya upaya pencegahan.
Yang kedua, ramah keluarga karena keluarga perlu dipahamkan bahwa mereka harus membangun reseliensi yang bagus terutama ketahanan keluarga.
“Kita juga punya layanan di keluarga. Saat ini, KPPPA sedang merintis yaitu adanya pusat pembelajaran keluarga, layanan konsultasi konseling pengasuhan supaya mereka paham pengasuhan sesuai anak. Karena yang mereka tahu hanya menjadi orangtua, ayah ibu belum jadi pengasuh,” jelas Rohika saat ditemui ChanelMuslim.com dalam Diskusi Publik Stop Perkawinan Anak dan Stop Perkawinan Sedarah, Jumat (12/7/2019), di Kantor KPPPA, Jakarta.
Lebih lanjut, Rohika mengatakan, keluarga harus mengetahui bagaimana pengasuhan pada anak karena keluarga penentu bagi masa depan anak.
“Kemudian yang ketiga ada sekolah ramah anak. Mendorong anak-anak wajib belajar 12 tahun untuk memberikan pendidikan yang bisa membuat mereka agar tidak terpapar, dan itu hal penting,” tambahnya.
KPPPA telah melakukan strategi sejak dulu, tambah Rohika. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk merevisi batas usia minimal perkawinan. Ini tentu akan disampaikan kepada presiden dan DPR.
“Kemudian strategi keempat juga lewat ramah lingkungan menyediakan ruang bermain anak. Mungkin anak tidak ada aktivitas sehingga anak terpapar hal yang negatif. Dengan menyediakan lingkungan bermain akan menambah anak-anak untuk punya pengaruh yang sangat positif, sistem motoriknya sehingga kelangsungan tumbuh berkembangnya lebih bagus dan tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang negatif karena pornografi sangat kuat di situ,” tambahnya.
Strategi yang terakhir melalui wilayah, yaitu mulai dari integrasi untuk tidak adanya praktik perkawinan usia anak dilakukan mulai dari tingkat kampung yang disebut layak anak, desa layak anak dan terakhir provinsi layak anak di dalam desa kelurahan
Perlu penambahan lagi kualitas peningkatan seperti tadi,” tandasnya.
Rohika juga mengatakan, strategi nasional menyusun roadmap tentang pencegahan perkawinan anak ini bekerja sama dengan 15 lembaga dan 65 NGO.[ind/Walidah]
