ChanelMuslim.com – Australia pada hari Sabtu ini (30/3/2019) berjanji untuk memperkenalkan undang-undang baru yang dapat membuat eksekutif media sosial dipenjara dan raksasa teknologi mendenda miliaran karena gagal menghapus materi ekstremis dari platform mereka.
Undang-undang baru yang kemungkinan akan sulit dibawa ke parlemen minggu depan ketika Canberra mendorong perusahaan media sosial untuk mencegah platform mereka jadi alat propaganda teroris setelah serangan masjid Christchurch.
Facebook mengatakan dengan cepat menghapus 1,5 juta video mengejutkan dari pembantaian supremasi kulit putih yang ditayangkan di platform media sosial milik mereka.
Video 17 menit pembantaian pada 15 Maret lalu yang merenggut nyawa 50 orang tersedia secara online dan para ahli mengatakan video itu dengan mudah diambil beberapa jam setelah serangan.
"Perusahaan-perusahaan media sosial besar memiliki tanggung jawab untuk mengambil setiap tindakan yang mungkin untuk memastikan produk teknologi mereka tidak dieksploitasi oleh teroris pembunuh," kata Perdana Menteri Scott Morrison dalam sebuah pernyataan.
Morrison, yang bertemu dengan sejumlah perusahaan teknologi pada Selasa – termasuk Facebook, Twitter, dan Google – mengatakan Australia akan mendorong negara-negara G20 lainnya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial.
Jaksa Agung Christian Porter mengatakan undang-undang baru itu akan menjadikannya sebuah tindak pidana bagi platform yang tidak secara cepat menghapus materi kekerasan yang menjijikkan seperti serangan teror, pembunuhan, atau pemerkosaan.
Para eksekutif perusahan media sosial dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara karena gagal menghapus konten seperti itu, tambahnya, sementara platform media sosial – yang pendapatan tahunannya dapat mencapai puluhan miliar – akan menghadapi denda hingga sepuluh persen dari omset tahunan mereka.
"Media arus utama yang menyiarkan materi semacam itu akan membahayakan lisensi mereka dan tidak ada alasan mengapa platform media sosial harus diperlakukan secara berbeda," kata Porter.
Pemerintah sejauh ini dikecewakan oleh tanggapan dari raksasa teknologi pada pertemuan Selasa mereka dengan Morrison, menteri komunikasi Mitch Fifield mengatakan kepada wartawan Sabtu.
Facebook mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya berkomitmen untuk bekerja dengan para pemimpin dan komunitas di seluruh dunia untuk membantu melawan ucapan kebencian dan ancaman terorisme. Namun perusahaan menolak berkomentar lebih lanjut pada hari Sabtu.
Ahli keamanan dunia maya Nigel Phair meragukan kemungkinan undang-undang Australia yang diusulkan dapat menjatuhkan hukuman penjara.
Ekstradisi itu rumit dan dicadangkan untuk masalah kriminal yang serius, kata akademisi dan mantan pejabat polisi Universitas New South Wales kepada AFP, sementara eksekutif yang berbasis di Australia bukanlah pembuat keputusan perusahaan.
"Penjara adalah untuk pelaku kejahatan bukan perwakilan pemasaran di Australia dari perusahaan media sosial Amerika," tambahnya.
Namun Phair mengatakan perusahaan media sosial juga dapat melakukan lebih dari yang mereka janjikan pada pertemuan hari Selasa lalu.[ah/afp]
