ChanelMuslim.com – Alhamdulillah, pemerintah juga mulai mendukung perkembangan keuangan syariah di tanah air. Melalui Rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan segera membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah sebagai upaya untuk mendorong perekonomian secara nasional. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Sofyan Djalil.
“Banyak masyarakat kita menganggap jika ada keuangan syariah didorong akan lebih besar meningkatkan perekonomian,” jelasnya usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1) dalam siaran pers Sekretariat Kabinet RI.
Sofyan mengatakan bahwa Presiden langsung menjadi pimpinan sekaligus Dewan Pengarah yang beranggotakan para Menteri dan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Presiden setuju kita membentuk komite nasional keuangan syariah yang langsung dipimpin oleh Presiden dengan anggota pengarah beberapa menteri dengan otoritas BI dan OJK dan LPS,” ungkap Sofyan dalam sumber yang sama.
Sofyan menjelaskan, komite ini akan berbadan hukum Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sekaligus menunjuk Direktur Eksekutif dari kalangan yang profesional.
Adapun para ?menteri yang terlibat adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian PPN bertindak sebagai sekretaris.
“Adapun tugasnya adalah mengharmonisasi perundang-undangan dengan aturan terkait lainnya, menyusun literasi keuangan syariah dan termasuk untuk hal-hal yang lebih rinci. Tujuan utama yaitu mendorong perekonomian secara nasional,” terang Sofyan lagi.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Haddad mengatakan bahwa? peran industri keuangan syariah di Indonesia tidak lebih dari 5%. Sementara Malaysia, mampu mencapai 21%. Dengan pembentukan komite, Muliaman yakin 5 tahun mendatang Indonesia bisa menyalip Malaysia.
“Kalau ada hal-hal langsung dikoordinasikan, dan langsung dipimpin oleh Pak Presiden, saya kira akan lebih baik. Jadi kita harus keluar dari perangkap 4,5% itu. Tidak mungkin dalam waktu dekat. Tapi dalam 5-10 tahun bukan tidak mungkin bisa mengejar Malaysia,” tegas Muliaman pada kesempatan yang sama.
(jwt)
