KEMENTERIAN Pertahanan RI melakukan pertemuan unik dengan panglima dan mantan panglima TNI di Gedung Kemhan, Jakarta Pusat, Jumat (24/4).
Hadir dalam pertemuan itu jajaran senior pejabat Kemhan, termasuk Menhan sendiri; serta panglima TNI dan mantan panglima TNI. Di antaranya Wiranto, Gatot Nurmantyo, dan Andika Perkasa.
Ada apa? Apa di balik pertemuan yang tidak biasa ini?
Jawaban resminya biasanya sangat standar. Antara lain, silaturahim, diskusi tentang pertahanan dan keamanan terkini, dan menjaga kekompakan untuk mendukung pemerintah.
Namun, boleh jadi, ada yang begitu krusial sehingga pertemuan ini begitu penting untuk dilakukan, di tengah situasi konflik Timur Tengah yang tak kunjung usai.
Sebelum ini, beredar kabar bahwa Kemhan dan sejumlah kementerian menghadiri undangan pemerintah AS di Washington. Sejumlah pembicaraan dikabarkan berlangsung. Antara lain, kerjasama pertahanan dan tentang keadaan ekonomi Indonesia.
Dua hal itu tentu sangat krusial. Tentang kerjasama pertahanan misalnya, dikabarkan kalau AS menginginkan pemakaian wilayah udara Indonesia secara bebas. Tentu termasuk tujuan militer.
Tentang keadaan ekonomi, Indonesia termasuk di antara negara yang sangat tertekan dengan konflik di Selat Hormuz. Kalau wilayah Eropa asupan energinya di Hormuz 20 persen, kawasan Asia termasuk Indonesia bisa terbalik. Yaitu, sebesar 80 persen.
Untuk saat ini, sektor energi bisa dibilang sepeti jantung ekonomi untuk negara berkembang seperti Indonesia. Jika sektor ini mengalami guncangan berat, sektor lainnya pun akan mengalami hal yang sama. Dan hal itu bisa fatal.
Tentang pemakaian wilayah udara, Menlu Sugiono sudah menyampaikan bahwa Indonesia menolak permintaan AS itu. Tapi, tentang dinamikanya memang masih misteri. Misalnya, bagaimana reaksi AS? Atau, apakah ada kesepakatan lain yang lebih kompromis?
Namun begitu, AS sudah melakukan ‘provokasi’ di wilayah tetangga Indonesia. Yaitu, adanya latihan perang gabungan dengan Filipina dan Jepang di perairan Filipina. Wilayah ini juga berhimpitan dengan LCS atau Laut Cina Selatan. Ini tentu sangat sensitif di suasana konflik saat ini.
AS di bawah pemerintahan Trump saat ini tampil layaknya negara yang congkak dan brutal. Gampang main ancam.
Jika memang seperti itu yang disampaikan Menlu Sugiono tentang sikap tegas Indonesia, bisa dibayangkan seperti apa reaksi yang bisa dimunculkan AS melalui Trump.
Main ancam? Mungkin saja.
Namun, apa yang pernah dilontar Menku Purbaya tentang Selat Malaka yang diusulkan berbayar, rasanya seperti balasan ‘ancaman’ daripada ide program bersama dengan Malaysia dan Singapura.
Tidak bisa tidak, saatnya pemerintah harus lebih mendekatkan lagi antara jajaran pertahanan dengan rakyat. Hal ini karena wilayah Indonesia sebagai kepulauan yang tersebar.
Pertarungan udara AS memang jauh lebih unggul dengan semua negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Begitu pun dengan lautnya.
Tapi, tidak begitu dengan daratnya. AS selama ini selalu gagal jika harus melalui darat. Setidaknya itu terbukti di Vietnam dan terakhir di Afghanistan.
Perang tentu bukan keinginan siapa pun. Tapi jika itu tentang kedaulatan negara, ya apa boleh buat kalau memang harus perang.
Mungkin timbangan dan obrolan inilah yang kira-kira berlangsung di balik pertemuan Kemhan itu. Wallahu a’lam. [Mh]
