PERDANA Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh mengeluarkan sikap resmi pemerintah Palestina tentang pembekuan bantuan terhadap UNRWA.
Pada Ahad (28/01/2024), Shtayyeh mengatakan, perang Israel terhadap UNRWA dan pengungsi bukanlah hal baru, dan Israel telah berupaya untuk melikuidasi lembaga yang terkait dengan hak untuk kembali selama beberapa waktu.
“Kami terkejut ketika beberapa negara mengumumkan pembekuan bantuan mereka kepada UNRWA, padahal mereka mengetahui bahwa bantuan tersebut menyumbang sekitar 70% dari anggaran badan tersebut,” tulisnya dalam rilis untuk media.
UNRWA berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada sekitar 1,7 juta orang di Gaza.
“Dan kami memandang dengan sangat serius pembekuan bantuan tersebut karena mereka melakukan pekerjaan kemanusiaan yang harus dilanjutkan,” tambahnya.
Pembekuan dana UNRWA merupakan keputusan balasan para penjajah setelah keputusan Mahkamah Internasional.
“Kami berharap negara-negara Arab akan memberikan semua bantuan agar UNRWA dapat melanjutkan pekerjaannya,” lanjutnya.
baca juga: Mahkamah Internasional Akan Putuskan Tindakan Darurat Kasus Israel-Palestina
Perdana Menteri Palestina: Pembekuan Dana UNRWA Menambah Sulit Warga
Ia menambahkan, Israel seharusnya dihukum atas kejahatannya dan bukan UNRWA karena sejumlah kecil pegawainya melakukan tindakan yang melanggar aturan PBB.
“Kami berharap negara-negara akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk menangguhkan bantuan, dan kami berharap bantuan akan segera dikembalikan,” tutupnya.
Dilansir dari voanews.com, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan 2 juta warga Palestina di Gaza, atau 87% dari populasi, bergantung pada layanan UNRWA yang akan dikurangi segera pada bulan Februari jika dana tersebut tidak dikembalikan.
Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat didirikan untuk memberikan bantuan kepada sekitar 700.000 warga Palestina yang melarikan diri atau diusir dari wilayah yang sekarang menjadi wilayah Israel selama perang tahun 1948 seputar pendirian negara tersebut.
Palestina mengatakan para pengungsi dan keturunan mereka, yang kini berjumlah hampir 6 juta jiwa di seluruh Timur Tengah, mempunyai hak untuk kembali ke rumah mereka.
Israel menolak, karena jika hak untuk kembali diterapkan sepenuhnya, hal itu akan menghasilkan mayoritas warga Palestina di dalam perbatasannya.
Nasib para pengungsi dan keturunan mereka merupakan salah satu isu paling pelik dalam proses perdamaian, yang terhenti pada tahun 2009.
UNRWA mengoperasikan sekolah, klinik kesehatan, proyek infrastruktur dan program bantuan di kamp-kamp pengungsi yang sekarang menyerupai lingkungan perkotaan padat di Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel, Lebanon, Suriah dan Yordania.
Organisasi ini memiliki 13.000 karyawan di Gaza saja, sebagian besar dari mereka adalah warga Palestina.
Di Gaza, di mana sekitar 85% dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut telah meninggalkan rumah mereka, lebih dari 1 juta orang berlindung di sekolah-sekolah UNRWA dan fasilitas lainnya.[ind]