ANGGOTA DPR RI Anis Byarwati mendorong Pemprov Jambi untuk mengendalikan inflasi. Hal itu disampaikan saat Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022).
Kunjungan tersebut dalam rangka mendengar upaya pengendalian inflasi dari Pemerintah Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jambi, Kementerian Keuangan diwakili Dirjen Bea Cukai, Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta KPW BI Provinsi Jambi dan beberapa pejabat daerah setempat.
Sebagaimana diketahui, Jambi mengalami tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,55 persen.
Disusul oleh Provinsi Sumbar tingkat Inflasi 8,01 persen, Provinsi Bangka Belitung inflasi sebesar 7,77 Persen, Provinsi Riau inflasi sebesar 7,04 persen, diperingkat ke Lima ada di Provinsi Aceh inflasi sebesar 6,97 persen.
Anis Byarwati, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI turut serta dalam tim Komisi XI, dan memberikan masukan terkait upaya pengendalian inflasi di Probinsi Jambi.
Anis merujuk kepada laporan yang disampaikan oleh kementerian keuangan(Kemenkeu), bahwa hingga 31 Agustus 2022 realisasi belanja Kementerian/ Lembaga untuk propinsi Jambi baru mencapai 51,33 persen.
“Jadi Kementerian Keuangan harus mendorong Kementerian dan Lembaga untuk memperbaiki belanjanya untuk propinsi Jambi,” ujar Anis.
Baca Juga: Anis Byarwati Apresiasi Kerja Para Awak Media lewat Media Gathering
DPR Dorong Pemprov Jambi Kendalikan Inflasi
Selanjutnya Anis menyoroti pertumbuhan ekonomi Jambi di topang oleh konsumsi rumah tangga mencapai 43,4 persen, tetapi belanja pemerintah masih 22,2 persen.
“Artinya, belanja pemerintah daerah Jambi belum cukup memadai untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Anis.
Selanjutnya, yang menjadi catatan penting Anis untuk Provinsi Jambi terkait upaya pengendalian inflasi adalah kendala dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Lalu ketergantungan pemenuhan komoditas dari daerah lain, juga keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditas dari hasil produksi lokal Provinsi Jambi.
Selain itu, tidak terdapatnya komoditas utama dan infrastruktur jalan yang belum optimal juga menjadi kendala dalam upaya pengendalian inflasi di Jambi.
Politisi senior PKS ini menambahkan bahwa PDB (Produk domestik bruto )Jambi itu didominasi oleh sektor pertanian, yang menyumbang 27, 2 persen.
Artinya sektor ini harus digarap serius apalagi inflasinya terkait pangan.
“Saya rasa menjadi catatan sendiri untuk bisa diberikan perhatian yang lebih besar dari pemerintah provinsi Jambi,” ujar Anis.
Anis mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Ia berharap semua yang dirumuskan tidak hanya sekadar tulisan, tapi betul-betul dijalankan dengan penuh komitmen sehingga apa yang dikhawatirkan bisa diatasi dengan baik.
“Saya apresiasi apa yang dilakukan terutama kekompakan dan solidaritas dari seluruh unsur yang ada di Provinsi Jambi untuk mengatasi inflasi ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Jambi mampu mengatasi inflasi ini,” pungkasnya.[ind]
