ChanelMuslim.com – Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ekonomi yang mengerikan di wilayah Palestina, di mana PDB per kapita sudah diproyeksikan turun 3% menjadi 4,5% tahun ini, kata badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa kemarin.
Langkah-langkah penguncian telah memiliki "implikasi fiskal yang serius" bagi pihak berwenang dan penduduk Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel, dan diperhpar karena para donor kekurangan uang, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mengatakan dalam sebuah laporan.
"Kondisi yang sudah ada sebelumnya' di wilayah pendudukan pada dasarnya ganas. Dan mereka akan menjadi lebih buruk di tahun-tahun mendatang sebagai konsekuensi dari COVID-19," kata Richard Kozul-Wright, direktur divisi UNCTAD tentang globalisasi dan strategi pembangunan.
"Ketidaksetaraan, hutang, ketidakamanan, (dan) investasi yang tidak mencukupi telah menjadi masalah lama di wilayah pendudukan Palestina," katanya dalam jumpa pers.
Pejabat kesehatan Palestina telah melaporkan 215 kematian akibat COVID-19 dan lebih dari 35.000 infeksi di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Sebuah kelompok bantuan PBB telah memperingatkan bahwa kurangnya barang-barang medis utama di Gaza dapat mempersulit pengobatan penyakit secara efektif.
“Situasi di wilayah pendudukan Palestina berubah dari buruk menjadi lebih buruk,” Mahmoud Elkhafif, koordinator bantuan untuk rakyat Palestina UNCTAD, mengatakan pada pengarahan tersebut.
Dukungan donor diperkirakan menurun pada tahun 2020 menjadi $ 266 juta, "terendah dalam lebih dari satu dekade," katanya.
Pengangguran sudah berada pada "tingkat depresi" 33% tahun lalu, kata laporan itu.
Pada April 2020, pendapatan yang dikumpulkan oleh Otoritas Nasional Palestina dari perdagangan, pariwisata, dan transfer turun ke level terendah dalam 20 tahun, katanya.
Untuk memungkinkan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, rezim perencanaan dan zonasi Israel membuat hampir tidak mungkin bagi Palestina untuk mendapatkan izin untuk membangun di tanah mereka sendiri untuk tujuan apa pun, laporan itu menambahkan.[ah/memo]
