Oleh: Ilham, Aktivis dan Jurnalis.
ChanelMuslim.com- "Buat apa ibukota baru? Memerintah bisa dari smartphone. Kredit HP baru aja cukup," tulis Rocky Gerung, Minggu (18/8/2019)
Apa yang dikatakan Rocky Gerung ada benarnya juga karena memindahkan Ibukota perlu memakan dana yang banyak, tidak hanya minta izin seperti yang diminta Presiden.
"Dengan memohon ridlo Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," jelasnya di Jakarta, Jumat (16/08/2019).
Jika jadi pindah, Jakarta membutuhkan dana 466 Triliun dana yang cukup luar biasa.
Kepala Bappenas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengungkapkan kebutuhan dana tersebut sudah direcanakan.
Pertama, pemerintah akan anggarkan Rp 30 triliun dalam APBN untuk membantu pendanaan pemindahan ibu kota," katanya (16/8/2019).
Sehingga setiap tahunnya, kata Dia, APBN hanya dialokasikan sebesar Rp 6 triliun.
Selanjutnya, menurut Bambang sebanyak Rp 340,6 triliun akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dana itu akan digunakan untuk membangun kawasan pemukiman.
"Rumah dinas PNS dan TNI/POLRI akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," papar Bambang.
Sisa Rp 95 triliun lainnya menurut Bambang akan diserahkan kepada pihak swasta skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
"Ada juga pembangunan perguruan tinggi, fasilitas kesehatan ini oleh swasta sebesar Rp 95 triliun," kata Bambang.
Pemerintah sendiri memang mewacanakan bahwa pembangunan ibu kota baru ini tidak akan membebani APBN.
Kalimantan Timur Siap
Saat pidato Presiden sempat ada spanduk "Terima Kasih Presiden Joko Widodo, Alhamdulillah Ibu Kota di Kalimantan Timur".
Spanduk tersebut sempat membuat heboh se-Kalimantan Timur, tapi sampai akhir pidato presiden tidak ada nama lokasi di Kalimantan persisnya.
Menurut Gubernur Kalimantan Timur, lokasi di mana rencana ibukota negara dipindahkan, yakni di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dan sekitarnya.
Ibukota Pindah Meragukan
Meski demikian, Presiden Joko Widodo belum tampak serius dalam memindahkan ibukota. Pasalnya, janji tujuan ibukota yang dipilih pada tanggal 16 Agustus lalu tidak dikatakannya.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera masih meragukan Ibukota jadi pindah ke Kalimantan. Persoalannya masih panjang.
Pertama, pemerintah harus segera merevisi Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Ternyata anggarannya belum dimasukkan ke dalam RAPBN 2020. Termasuk pula belum disebutkan kota mana yang akan menjadi ibu kota baru. Jadi fraksi sulit menilai, karena proposalnya tuh masih pada tataran wacana, belum dijalankan prosedurnya," jelasnya.
Meski sudah dibuat RAPBN, terlihat diperkirakan masih defisit 307,22 Triliun padahal Ibukota belum pindah.
Memang benar apa yang dikatakan Rocky Gerung, cukup lewat smartphone sudah bisa memerintah Ibukota. Namun, apakah semudah itu? Gubernur Provinsi DKI Anies saja dibully. (Mh)
