ChanelMuslim.com media onlie keluarga, media islam

Minggu, 29 November 2020 | 14 Rabiul Akhir 1442 H
Login
Register

 


 
 
 
 
EKONOMI

Perlu Kajian Mendalam terkait Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Pajak

01 November 2020 12:27:14
Perlu Kajian Mendalam terkait Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Pajak
Perlu Kajian Mendalam terkait Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Pajak (foto: pexels)

ChanelMuslim.com - Daerah Istimewa Aceh merupakan provinsi yang diberikan keistimewaan untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2006. Sebelumnya, zakat telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walaupun zakat belum berfungsi sebagai pengurang pajak. Namun sayangnya, Undang-undang No.11 tahun 2006 ini sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Menilik praktik di negeri jiran Malaysia, zakat sudah dapat menjadi pengurang pajak dan tidak masuk dalam anggaran pemerintah. Mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia saat ini yaitu sebesar Rp500 triliun, sudah selayaknya pemerintah segera mempersiapkan aturan pelaksanaan zakat sebagai pengganti pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. Anis Byarwati menyampaikan pandangannya terkait zakat pengganti pajak. Anis menyampaikan bahwa wacana mengenai zakat sebagai pengganti pajak sudah sejak lama menjadi diskusi dikalangan akademisi dan pemangku kebijakan. Kebijakan publik terkait zakat sebagai pengurang pajak selain berkaitan dengan masalah substansi akademik, juga dominan berkaitan dengan keputusan politik dari pemerintah dan stakeholder terkait.

Anis menjelaskan bahwa dalam khazanah Islam, telah dijelaskan bahwa dalam konsep keuangan publik Islam klasik, posisi zakat adalah menjadi bagian utama dari penerimaan Baitul Maal yang dialokasikan secara terikat untuk para penerimanya. Dalam perkembangan mutakhir, berbagai negara muslim menetapkan zakat dengan kondisi yang beragam dari yang bersifat mandatory sampai voluntary.

“Dalam konteks NKRI, pengelolaan zakat (sebagaimana dituangkan dalam UU Pengelolaan Zakat) sampai hari ini masih menganut paradigma voluntary dan memberikan partisipasi masyarakat untuk mendirikan LAZ,” kata Anis melanjutkan penjelasannya.

Jika mengacu pada khazanah awal keuangan publik Islam, maka kecenderungannya mengintegrasikan zakat pada keuangan publik negara. Adapun untuk kondisi Indonesia saat ini, dengan menimbang berbagai konsideran konstitusi dan UU yang berlaku, maka diperlukan objektifikasi dengan berbagai konsideran yang kontekstual, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang terbesar.

Dalam pandangan Anis, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menerapkan zakat sebagai pengganti pajak di antaranya: kondisi penerimaan negara dan terutama penerimaan perpajakan yang sangat berat, membuat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, langsung dipersepsi pemerintah akan mengurangi penerimaan negara. Selain itu, tuntutan dari pemeluk agama lain atas kewajiban keagamaan yang sejenis untuk mendapatkan equal treatment juga menjadi tantangan lain, dan pelaksanaan Keuangan Negara (APBN) dan Keuangan Sosial Islam yang belum sinergis atau terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri.

Terakhir, Anis memberikan catatan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak membutuhkan kajian kebijakan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan keragaman serta perlu analisis yang lebih detail. Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak juga membutuhkan political will dan dukungan penuh dari pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik serta stakeholder lainnya. Sinergi dan integrasi yang lebih mendalam antara keuangan publik negara dengan keuangan sosial Islam, juga sangat diperlukan. Selain itu pemerintah perlu membuat disain perencanaan pembangunan nasional dan sinergi kebijakan yang kokoh untuk optimalisasi dan sinergi seluruh potensi keuangan negara.

“Keuangan Publik Negara, Keuangan Sosial Islam, dan Dana-Dana Sosial Masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan harus disinergikan dengan baik sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” kata Anis menutup pandangannya.[ind]

 
Info Video CMM :
 
Bagaimana menurut anda mengenai isi artikel ini?
 
FOKUS
 
 
 
TOPIK :
perlu kajian mendalam terkait pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak
 
BERITA LAINNYA
 
 
EKONOMI
17 July 2020 20:35:25

Shopee Layani Pembayaran Kurban Online BAZNAS

 
EKONOMI
16 June 2020 17:19:34

Tips Berinvestasi di Masa Normal Baru

 
EKONOMI
24 September 2020 09:31:55

Mengenal Ekonomi Islam di Acara Sharia Economics Days

Pendaftaran Siswa Baru Jakarta Islamic School
 

 
 
TERBARU
 
cmm market
 
 
TERPOPULER
 
 
 
 


media online keluarga
media online keluarga

ChanelMuslim.com

Media Inspirasi Keluarga Muslim Indonesia dengan berbagai rubrik terbaik untuk keluarga muslim Indonesia kini tersedia di

media online keluarga

Nikmati kemudahan mendapatkan berbagai berita dan artikel islami disini.

media online keluarga
JANGKAU LEBIH LUAS KONSUMEN ANDA,
beriklan di ChanelMuslim.com
Hotline : 0811.1362.284