Hak Anak Presiden

ChanelMuslim.com- Tak ada yang istimewa di proses Pilkada Solo di banding 270 daerah lain yang juga diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kecuali, salah satu calon kontestannya seorang putera Presiden bernama Gibran Rakabuming Raka.

Gibran, melalui keputusan partai akhirnya diputuskan sebagai calon kepala daerah di Solo dari PDIP. Keputusan ini sekaligus menggantikan posisi Achmad Purnomo, salah seorang politisi senior PDIP Solo, yang sebelumnya nyaris confirm sebagai calon.

Lalu, apa ada yang salah jika Gibran sebagai calon kepala daerah hanya karena pria kelahiran 1 Oktober 1987 ini anak Presiden? Tentu tidak ada yang salah. Karena tidak ada aturan yang melarang anak presiden mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Walaupun, mungkin tidak ada catatan sejarah yang merekam adanya putera atau puteri presiden yang ikutan sebagai calon kepala daerah. Mulai dari zaman Soekarno, hingga era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, di zaman Soeharto yang otoriter sekali pun, sepertinya sejarah tidak mencatat adanya peristiwa itu.

Sekali lagi, memang tidak ada yang masalah atau cacat hukum manakala seorang anak presiden yang sedang berkuasa ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Tapi, ketika publik akhirnya tahu bahwa ada sebagian prosesnya dilakukan di Istana Negara persoalannya menjadi lain.

Seperti diberitakan sejumlah media, bahwa keputusan PDIP memilih Gibran dan bukan Achmad Purnomo disampaikan di Istana oleh Presiden Jokowi sendiri. Sekali lagi di Istana Presiden oleh Presiden sendiri, bukan di Teuku Umar oleh Ketua Umum PDIP, atau di kantor DPP PDIP oleh pejabat tinggi DPP.

Di momen itu, juga diberitakan bahwa Jokowi mengundang Achmad Purnomo dan politisi senior PDIP Solo lain di Istana. Selain menyampaikan keputusan itu, diberitakan juga ada obrolan lain yang di antaranya permohonan dukungan dan bimbingan para senior itu untuk Gibran.

Soal keputusan PDIP itu disampaikan oleh siapa pun, itu urusan internal PDIP. Soal Jokowi membahas dan memohon dukungan untuk puteranya juga soal urusan internal PDIP. Yang mengusik publik adalah kenapa hal itu dilakukan di Istana Negara. Bukankah Istana Negara sebagai tempat sakral yang mestinya dijadikan tempat untuk mengurus hal-hal kenegaraan. Bukan urusan pribadi sang presiden tentang putera sulungnya yang akan ikutan Pilkada.

Karena jika itu yang terjadi, hadirin yang diundang dan publik yang membaca peristiwa itu akan sulit memposisikan Jokowi saat itu. Apakah ia sebagai kepala negara, atau sebagai ayah yang mengharapkan dukungan agar perjalanan karir politik anaknya sukses.

Gibran memang anak Presiden. Tapi, apakah sepatutnya jika “launching” tentang dirinya sebagai calon kepala daerah dari partai Presiden dilakukan di Istana Negara? Boleh jadi, akan ada lagi anak-anak presiden berikutnya yang ikutan “launching” di Istana. “Launching” sebagai calon kepala daerah, “launching” sebagai calon ketua partai, “launching” sebagai calon komandan tentara, dan “launching” sebagai calon konglomerat. (Mh)