ChanelMuslim.com – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang atau kekejaman yang dilakukan di Wilayah Palestina. Langkah ini membuka jalan bagi penyelidikan kriminal, meskipun Israel keberatan.
Keputusan itu memicu reaksi cepat dari Israel, yang bukan anggota ICC dan sekali lagi menolak yurisdiksinya, dan Otoritas Palestina, yang menyambut baik keputusan tersebut.
Para hakim ICC mengatakan keputusan mereka didasarkan pada aturan dalam dokumen pendirian pengadilan yang berbasis di Den Haag dan tidak menyiratkan upaya apa pun untuk menentukan batas negara atau hukum.
“Putusan Majelis adalah untuk tujuan mendefinisikan yurisdiksi teritorial Pengadilan,” kata Pengadilan.
Jaksa pengadilan, Fatou Bensouda, mengatakan pada Desember 2019 ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan perang telah atau sedang dilakukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Dia menyebut Pasukan Pertahanan Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas sebagai kemungkinan pelaku.
Dia mengatakan akan membuka penyelidikan – segera setelah hakim memutuskan apakah situasinya berada di bawah yurisdiksi pengadilan atau tidak.
Dalam putusan mayoritas yang diterbitkan Jumat malam, hakim mengatakan demikian.
“Yurisdiksi teritorial Mahkamah dalam Situasi di Palestina … meluas ke wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, yaitu Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur,” kata mereka.
Bahwa status Palestina di bawah hukum internasional masih belum pasti tidak menjadi masalah, kata hakim, karena telah diterima menjadi anggota pihak di pengadilan.
Sebagai reaksi, Human Rights Watch menyebut keputusan itu “sangat penting” dan mengatakan “akhirnya menawarkan kepada para korban kejahatan berat harapan nyata akan keadilan setelah setengah abad impunitas,” kata Balkees Jarrah, direktur asosiasi keadilan internasional.
“Sudah saatnya pelaku pelanggaran paling parah di Israel dan Palestina – apakah kejahatan perang yang dilakukan selama permusuhan atau perluasan pemukiman yang melanggar hukum – menghadapi keadilan.”
Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh memuji keputusan itu sebagai kemenangan untuk keadilan dan kemanusiaan.
“Keputusan (ICC) ini adalah kemenangan untuk keadilan dan kemanusiaan, untuk nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kebebasan, dan untuk darah para korban serta keluarga mereka,” kata Shtayyeh, menurut kantor berita resmi Wafa.
Langkah itu adalah pesan untuk para pelaku yang tidak akan luput dari hukuman, Shtayyeh menambahkan, menyerukan ICC untuk mempercepat proses hukum atas konflik 2014 di Gaza, tahanan Palestina dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.[ah/trt]
