ChanelMuslim.com- Hanya dalam hitungan jam, vonis terdakwa kasus penodaan agama, Basuki T Purnama alias Ahok akan dijatuhkan. Vonis yang akan dijatuhkan di kasus yang begitu menyedot perhatian anak bangsa ini, tentu akan punya pengaruh buat citra politik pemerintahan Jokowi.
Sulit dipungkiri bahwa kekuasaan sangat berpengaruh terhadap berbagai dinamika bidang pemerintahan. Termasuk, di bidang hukum. Dalam hal ini, kasus penodagaan agama dengan terdakwa Ahok yang memiliki begitu kedekatan dengan Presiden Jokowi diyakini publik akan saling memberikan pengaruh secara politik.
Proses Pilkada DKI Jakarta, memposisikan sosok Ahok dengan Jokowi dan PDIP seperti dua wajah dalam satu koin. Inilah gambaran yang sulit diabaikan sejak PDIP sebagai partai pengusung Ahok di Pilkada DKI. Suatu keadaan yang mungkin akan berbeda jika PDIP mengusung calon lain di pentas pilkada yang serasa seperti pilpres itu.
Repotnya, proses pilkada DKI itu berjalan seiring dengan proses hukum Ahok dengan kasus yang begitu seksi di mata publik. Sebuah kasus yang secara politik mempunyai dampak seperti bola salju di hati rakyat Indonesia yang mayoritas muslim.
Seiring dan sejalannya kasus hukum dengan pilkada itu, mau tidak mau, menyeret PDIP dan sosok Jokowi sebagai Presiden. Suatu stigma politik yang tercerna dengan begitu baik oleh publik, Jokowi dan PDIP sebagai pembela Ahok, apa pun kasusnya.
Kini, hampir tidak mungkin lagi buat Presiden Jokowi dan PDIP mengungkapkan kesan bahwa Ahok bukan bagian dari mereka. Dan mereka, sama sekali tidak berada di belakang Ahok.
Kalkulasi Politik 2019
Meski masih dua tahun lagi, bulan-bulan terakhir ini akan bergulir mewarnai pentas politik 2019. Mulai dari pemilu legislatif, dan tentu saja pilpresnya.
Suatu hal yang mesti dipegang oleh pemangku kebijakan PDIP bahwa mereka tidak menang mutlak di pemilu 2014. Perolehan mereka hanya 18,96 persen, atau tidak sampai seperlima suara rakyat dalam pemilu.
Selain itu, citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang kian merosot saat itu karena kasus korupsi yang membelit petinggi Partai Demokrat ikut mendongkrak popularitas PDIP sebagai partai oposisi. Rakyat begitu terbuai dengan jargon-jargon yang digelorakan PDIP saat itu, khususnya dalam pencapresan Jokowi.
Sungguh pun begitu, perolehan suara di Pilpres 2014 tidak sefantastis yang dibayangkan. Karena Jokowi hanya menang tipis 6 koma sekian persen dari lawannya, Prabowo Subianto.
Jargon yang mengangkat popularitas Jokowi saat itu yang disambut baik rakyat di antaranya, program Nawacitanya, termasuk penegakan hukum. Serta, gebrakan kebijakan ekonomi pro rakyat.
Kini, hampir tiga tahun sudah pemerintahan Jokowi bersama PDIPnya bergulir. Rakyat pun bisa merasakan seperti apa konsistensi, keberpihakan, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Begitu banyak penderitaan ekonomi yang dialami rakyat saat ini. Mulai dari pencabutan subsidi listrik yang membuat TDL naik dua kali lipat. Juga, anggaran pendidikan yang kian hari kian seret dan tak jelas rimbanya, yang mengakibatkan pembayaran sertifikasi guru sangat tersendat.
Dan terakhir, kegelisahan para petani yang tidak rela dengan banjirnya pangan impor.
Ahok dan Kalkulasi Nasib Pemerintahan Jokowi
Pasca kekalahan kubu PDIP dalam pilkada DKI boleh jadi menjadi lampu kuning buat PDIP dan Jokowi sebagai presiden yang akan bertarung di 2019. Padahal, segala sumber daya sudah begitu maksimal dilakukan PDIP dan partai-partai pendukungnya.
Kasus yang membelit Ahok sebagai terdakwa penodaan agama terbukti sangat mempengaruhi perolehan akhir di Pilkada Ibukota itu. Padahal, beberapa hari sebelum kasus di Kepulauan Seribu ini bikin heboh, kalkulasi elektabilitas Ahok nyaris tak terdandingi calon siapa pun.
Jika PDIP bisa berpikir jernih untuk gain-gain politik di 2019, tentu sosok Ahok tidak senilai dengan posisi strategis yang bisa diraih pemerintahan Jokowi dan PDIP.
Hal ini karena isu ekonomi pro rakyat yang ternyata tidak sesuai yang diharapkan juga tidak seberapa dengan isu seksi seperti penodaan agama yang membelit Ahok.
Bisa dikatakan, semua isu kegagalan bisa diolah dan dikemas melalui rekayasa pencitraan yang baik. Tapi, untuk kasus penodaan agama, sulit dikemas dengan bungkus apa pun. Dan ini akan menjadi batu sandungan yang luar biasa untuk masa depan PDIP dan pemerintahan Jokowi.
Lebih parah lagi, jika kabar burung reshufle kabinet menunggu putusan vonis Ahok, muatannya akan lebih dahsyat. Memasukkan sosok Ahok kedalam kabinet Jokowi, apa pun posisinya, sama saja memindahkan sasaran tembak: dari Ahok ke Jokowi dan PDIP. (mh/foto: jonruginting)
