ChanelMuslim.com- Satu bulan terakhir ini, isu nasional terpusat pada satu titik: aksi 212, atau aksi Bela Islam III, atau Doa Bersama. Begitu kentara terjadinya tarik ulur antara pemerintah dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI di aksi 212.
Pasca aksi GNPF MUI pada tanggal 4 November 2016 lalu, pemerintah bereaksi begitu cepat dan terasa ada ketegangan. Cepat karena beberapa hari setelah itu, Presiden Jokowi langsung mengadakan sejumlah safari silaturahim ke sejumlah pihak. Mulai dari seluruh angkatan bersenjata, hingga ormas-ormas Islam.
Seiring dengan itu, substansi yang menjadi tuntutan aksi GNPF MUI, proses hukum dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan secara adil dan transfaran, juga bergulir begitu cepat.
Pada Rabu kemarin (30 November) Kejaksaan sudah menyatakan P21 atas berkas perkara tersebut. Bisa dibilang, ini merupakan proses hukum yang super cepat di banding proses-proses hukum pidana lain selama ini.
Menariknya, setelah reaksi yang cepat itu, ada ketegangan yang diperlihatkan Polri dalam menghadapi aksi 212. Selama dua pekan di akhir November lalu, adu strategi Polisi dengan GNPF MUI begitu terasa.
Mulai dari kunjungan GNPF MUI untuk minta dukungan pimpinan DPR yang berbuntut digantinya Ketua DPR, hingga maklumat dari Polri yang menyatakan adanya dugaan makar di aksi 212.
Buntut dari pernyataan Kapolri tentang dugaan makar ini, kemudian diiringi dengan sejumlah “isolasi” terhadap daya dukung aksi 212. Mulai dari sektor transportasi, larangan dari kepala daerah, pernyataan para ulama yang kontra aksi dengan menyebut sisi fikih aksi 212 ini, penyebaran pamflet “jangan datang” melalui helikopter ke masyarakat ibukota, dan sebagainya.
Uniknya, ketegangan Polri ini tiba-tiba diredupkan dengan pernyataan santai Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu kepada sejumlah wartawan. Menurutnya tidak ada makar. Dan itu juga merupakan laporan intelijen yang memberikan masukan kepadanya tentang aksi 212.
Satu atau dua hari setelah pernyataan menteri pertahanan ini, suasana pun berubah drastis. Entah apa sebab yang sebenarnya, Majelis Ulama Indonesia memfasilitasi pertemuan antara GNPF MUI dengan Kapolri untuk membahas aksi 212 dalam format rekonsiliasi.
PresidenJokowi pun menampakkan perubahan sikap tentang aksi ini. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi meluruskan bahwa aksi 212 ini merupakan doa bersama untuk kebaikan bangsa.
Kini, semua persiapan Aksi Doa Bersama 212 sudah sangat rampung sebagai hasil kerjasama sejumlah pihak, mulai dari GNPFMUI, Kepolisian, Pemda DKI, dan TNI.
Aksi Doa Bersama 212 terpusat di areal tugu Monas dan shalat Jumat Berjamaah sebagai acara puncak aksi. Semua pihak kembali “sejuk” dan saling bereaksi menyejukkan.
Namun, satu hal yang masih belum terjawab sejumlah pihak: apakah Presiden Jokowi ikut hadir di acara Doa Bersama “super damai” yang berlokasi hanya 50 meter dari kantornya? (mh/foto: hariankosmos)
