JAKARTA – Praktek mafia di sektor pajak, pangan dan migas yang selama ini mengakibatkan negara rusak dan sulit melangkah dari negara berkembang menjadi negara maju. Demikian dikatakan anggota komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin di Jakarta, Sabtu (13/12/2014).
Ma’mur berulangkali mengingatkan pemerintah di beberapa forum kenegaraan, baik di komisi DPR maupun di luar komisi, bahwa tantangan terberat bangsa ini setiap tahunnya adalah pangan dan energi.
Karena saking strategisnya dua sektor ini, akhirnya dimanfaatkan sebagian kelompok jaringan terstruktur saling berhubungan untuk menguasai pasar, sehingga pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa.
Bahkan lebih parah, kata Ma’mur, praktek mafia ini dimanfaatkan pemerintah sebagai legitimasi untuk melakukan impor karena harga sudah tidak wajar, pasokan dalam negeri rendah, maka perlu tambahan dari luar.
“Jika bangsa ini ingin maju, pemerintah fokuskan memberantas mafia pangan dan mafia mingas, tidak usah banyak pencitraan, terapkan strategi blue ocean, sehingga tanpa sadar, masyarakat tiba-tiba disodori prestasi pemerintah yang memuaskan,” ujar politisi Fraksi PKS ini.
Selama ini, gaya pemerintahan Presiden Jokowi bersama jajaran menterinya selalu mengumbar kerjaan-kerjaan yang tidak ada efek manfaat bagi masyarakat. Yang ada malah menimbulkan kericuhan bahkan kegaduhan publik.
Mulai dari statement Menpan dengan larangan Hotelnya, Mendiknas dengan Doanya, Menteri Susi dengan penenggelaman perahunya, bahkan statemen Presiden dengan tidak menaikkan harga BBM-nya.
Selain mafia pangan dan energi, politisi Jawa Barat ini juga mengingatkan ada mafia pajak yang hingga saat ini masih berkontribusi besar menghancurkan negara.
Potensi gagal bayar pemerintah akibat tidak mampu membayar aparatur negara (PNS) karena APBN kritis bisa saja terjadi oleh sebab serapan pajak sangat minim tahun 2014 ini. Serapan pajak minim diduga oleh Ma’mur akibat praktek mafia pajak yang terlihat dari 5 juta wajib pajak, hanya 500ribu yang menunaikan pajak.
“Pemerintah jangan melihat jumlah wajib pajaknya, tapi lihat potensi bayar pajak dari wajib bayar pajak. Jangan yang masih susah melangkah dikejar-kejar, tapi yang omset ratusan milyar bahkan triliun dibiarkan,” ujar Ma’mur.
Kinerja KPK yang selama ini sudah bekerja dan memuaskan publik jika dikatakan secara jujur, lanjut Ma’mur, mesti diakui, bahwa penyelamatan aset negara akibat perampokan praktek mafia tidaklah signifikan.
Selama ini KPK sangat memuaskan di publik karena prakteknya seperti artis yang dipuja, karena membidik kasus-kasus yang berpotensi menjadi buah bibir di masyarakat namun hasil untuk negaranya minim.
“Majunya negara ini selain reaktifnya pemerintah mengejar target-target produktif, seperti swasembada pangan dan perbaikan infrastruktur, harus dibarengi dengan reaktifnya kinerja pemberantasan mafia-mafia yang masih membayangi bangsa ini, yaitu mafia pajak, mafia pangan dan mafia migas,” pungkas Ma’mur Hasanuddin.
