ChanelMuslim.com- Teramat malang nasib yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Baiq Nuril Maknun. Sudah menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya, kini mendapat vonis 6 bulan penjara ditambah denda 500 juta rupiah.
Kasus Ibu Nuril terjadi lebih dari dua tahun yang lalu. Saat itu, warga Mataram NTB ini menjadi tenaga honorer di bagian bendahara sebuah sekolah SMA negeri di kota Mataram.
Menurut Ibu Nuril kepada media, dirinya merasa risih dengan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh M. M merupakan kepala sekolah SMA tersebut sekaligus sebagai atasan Ibu Nuril.
Perlakuan itu kerap ia alami baik melalui tatap muka maupun melalui pembicaraan lewat telepon. Ia tidak berani melakukan bantahan ataupun perlawanan karena khawatir dipecat.
Karena tidak tahan dengan perlakuan itu, Ibu Nuril merekam pembicaraan tidak senonoh itu.
Seorang teman Ibu Nuril bernama I melaporkan rekaman yang diperolehnya dari Ibu Nuril kepada dinas pendidikan Kota Mataram. Karena laporan tersebut, kepala sekolah M pun dimutasi.
Tidak terima dengan laporan yang berisi rekaman itu, M melaporkan Ibu Nuril atas kasus penyebaran informasi elektronik yang berisi kesusilaan yang melanggar UU ITE, pasal 27 ayat 1.
Pengadilan Negeri Mataram pun melakukan persidangan terhadap kasus tersebut. Hasilnya, memutuskan bahwa Ibu Nuril tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota.
Tidak puas dengan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pada 26 September 2018, majelis hakim menyatakan Ibu Nuril bersalah dan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah.
Banyak pihak yang kecewa dengan putusan MA ini. Pasalnya, Ibu Nuril tidak menyebarkan rekaman percakapan yang memuat pelecehan seksual itu. Melainkan, temannya walaupun itu didapat dari Ibu Nuril yang bermaksud agar tidak ada korban lain.
Hal tersebut sudah diakui teman Ibu Nuril yang bernama I dalam proses persidangan di pengadilan negeri.
Selain itu, Ibu Nuril sebagai korban. Yang bisa dilakukan Tim Kuasa Hukum Ibu Nuril adalah mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada Mahkamah Agung. Namun, hal tersebut masih diusahakan karena pengajuan PK mensyaratkan adanya bukti baru. (mh)
