Chanelmuslim – Ketua Pansus Hak Angket Drs. Agun Gunandjar mengatakan DPR akan merevisi UU KPK No 30 Tahun 2002. UU tersebut harus direvisi karena sudah lebih dari sepuluh tahun belum direvisi.
“UU KPK sudah lebih dari sepuluh tahun, UU tersebut belum direvisi sejak tahun 2002, dan tidak pernah ada perubahan,” jelasnya.
Seharusnya, setiap UU minimal lima tahun sekali dievaluasi dan dilakukan revisi, karena menurut Agun hukum itu selalu berubah mengikuti zaman.
“Saya rasa UU KPK sudah tidak sesuai dengan sekarang. UU minimal dilakukan evaluasi tiap lima tahun sekali,” ungkap Agun.
Agun menambahkan, selama ini KPK telah melakukan banyak pelanggaran. Contohnya OTT (Operasi Tangkap Tangan) dalam peraturannya KPK tidak bisa melakukan OTT apabila orang tersebut melaporkan apakah itu adalah dana dari korupsi.
“Seharusnya KPK harus menunggu sebulan, karena dalam peraturan OTT, orang yang menerima harus melaporkan ke KPK apabila diduga terjadi penyuapan. Namun, KPK tidak melakukannya. Mereka telah melakukan penguntitan berbulan-bulan, lalu melakukan OTT. Itu salah,” ujarnya saat ditemui di Kantor ILEW, Jl Veteran, Selasa (12/6).
Oleh karena itu, UU KPK harus direvisi, lanjutnya. UU tersebut menurut anggota fraksi Golkar ini direvisi bukan untuk melemahkan KPK, justru untuk memperbaiki KPK sesuai tujuan awal didirikannya.
“KPK itu sudah kuat mana ada lembaga yang bisa melakukan penyadapan, penguntitan dan melakukan penangkapan. Justru merevisi bukan melemahkan KPK tetapi memperbaiki KPK sesuai tujuan awal didirikannya. Jangan sampai terjadi ada korban-korban OTT selanjutnya yang menyalahi prosedur,” ungkap pria yang sudah empat kali menjadi anggota dewan ini.
Diberitakan bahwa sejumlah pihak menduga ada upaya pelemahan terhadap KPK oleh DPR melalui Hak Angket. Dugaan ini muncul lantaran Hak Angket yang digulirkan DPR terjadi setelah KPK mengungkap adanya aliran dana dari proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR. Kasus tersebut saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor. (Mh/ilham)
