ChanelMuslim.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat yang diwakili oleh Ir. Hj. Nana Mintarti MP resmi melantik pimpinan BAZNAS Provinsi Papua periode 2015-2020 yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili Asisten Bidang Umum Rossina Upessy, SH., Rabu (13/1), di Hotel Sahid Entrop, Jayapura.
Dalam sambutannya, Nana mengatakan bahwa pelantikan ini menjadi milestone perzakatan di Provinsi Papua. Masyarakat telah menunggu kinerja BAZNAS, yang mengemban fungsi sesuai UU tentang perzakatan di Indonesia.
“BAZNAS harus menjaga kepercayaan publik sebagai lembaga pemerintah yang amanah.
Zakat memiliki peran signifikan yang akan memberi dampak positif bagi kualitas SDM, juga tingkat kesejahteraan masyarakat,” tegas Nana di hadapan hampir dua ratusan peserta dan tamu undangan yang hadir dalam keterangan tertulisnya.
Sesuai penyampaian Nana, BAZNAS mengalami perkembangan cukup dinamis. Perhatian pemerintah ditunjukan dengan peraturan perundangan yang mengatur perzakatan, yang berkembang dari waktu ke waktu. BAZNAS diharapkan dapat dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain pengelolaan zakat harus memenuhi aspek akuntabilitas. Suksesnya pengelolaan zakat harus berbanding lurus dengan jumlah orang miskin yang tertolong.
“Saya berharap BAZNAS terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan manfaat keberadaan BAZNAS.” Demikian lagi dikatakannya.
Nana menjelaskan bahwa optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat akan tercapai bila BAZNAS memiliki sistem yang baik.
Pelaksanaan regulasi perzakatan harus jadi komitmen BAZNAS provinsi hingga daerah kabupaten/kota. Hubungan kepala daerah dan segenap pimpinan SKPD sangat diharapkan, karena tanpa itu BAZNAS akan sulit maju. Dalam melaksanakan tugas fungsi pelayanannya BAZNAS dibiayai APBN dan PBD sebagaimana tertuang dan PP 14/2014 pasal 67 dan 69
” Saya berharap Pemda selalu mendukung dan konsisten dalam penganggaran BAZNAS,”demikian harapan salah satu anggota BAZNAS Pusat ini pada forum yang dihadiri Forkompimda dan perwakilan-perwakilan SKPD di lingkungan Provinsi Papua tersebut.(jwt/Kemenag)
