ChanelMuslim.com – Di Apresiasi dan Penganugerahan Integritas Menuju WBK/WBMM Tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara mengenai Korupsi di Indonesia. Pembicaran tersebut masih ada kaitan dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM).
Dengan adanya penghargaan WBK/WBMM ini, kata Jusuf Kalla, menjadi teladan dan contoh bagi yang lain. Karena selama ini berita yang kita sering dengar dan lihat adalah bad news.
"Karena rata-rata berpikir bad news is good news, padahal tidak demikian. Good news memang good news. Itu yang harus ditangkap oleh benak banyak orang. Pelayanan yang bersih, cepat dan berkualitas,"katanya di Hotel Sultan, Senin (12/12/2018).
Yang menjadi pertanyaan Jusuf Kalla, mengapa ada korupsi di pengusaha atau masyarakat. Menurut Jusuf Kalla terjadinya korupsi di masyarakat khususnya pengusaha karena pelayanan yang lambat dan sulit.
"Jangan sampai seperti perkataan orang Medan. Kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah?,"ledeknya.
Inilah mengapa, kata Kalla, banyak pengusaha dan masyarakat yang korupsi. Yang tadinya mengurus suatu dokumen hanya dua hari saja.
"Tetapi karena dipersulit dua bulan baru jadi. Sehingga masyarakat membayar aparat atau pegawai agar dokumen tersebut langsung jadi tanpa menunggu sampai satu bulan,"katanya.
Selain itu, mengapa korupsi semakin luas karena adanya perubahan sistem setelah reformasi. Dulu, kata Kalla, sistem pemerintahan kita sentralisasi.
"Berbeda dengan sekarang yang Desentralisasi. Sehingga ada ketidakseimbangan antara legislatif dan yudikatif,"katanya.
Jusuf Kalla bercerita jika di zaman orde baru semua dipusatkan di Pusat. Sehingga saat itu, kata Kalla, banyak yang korupsi di pusat.
"Berbeda dengan sekarang. Korupsi menjalar ke daerah-daerah bahkan DPRD hingga Bupati. Memang untuk memajukan bangsa ini tidak boleh terpaku di Jakarta tetapi juga keputusan kepada Kepala daerah dan Gubernur.
"Resikonya pengambil keputusan akan mengambil manfaat. Harganya tanda tangan. Kalau dulu Gubernur dan Kepala Daerah nilai tanda tangannya kecil atau tidak sama sekali. Tapi kalau sekarang besar. Lihat saja kalau izin pertambangan, dulu pengusaha harus izin ke pusat dahulu. Berbeda dengan sekarang, cukup ke Bupati atau Walikota. Makanya banyak bupati yang kena korupsi,"katanya pria lima anak ini.
Ia berharap dengan adanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM), lebih ditingkatkan lagi kecepatan pelayannnya.
"Karena seperti yang saya katakan barusan. Orang korupsi ingin cepat urusannya. Memang itu dilema,"katanya.
Ditambah lagi ada yang mengatakan itu karena pegawai dan aparat kita bisa korupsi karena gaji rendah.
"Ya mungkin saja benar. Gaji rendah karena kita tahu pendapatan ekonomi kita tidak tumbuh. Coba kalau ekonomi kita tumbuh seperti Singapura, Malaysia. Sehingga aparat tidak mencari pendapatan lain. Seperti yang saya katakan, ini suatu dilema yang harus dihadapi,"kata kakek yang berusia 76 tahun ini.
Oleh karena ini bukan hanya biroktasi bersih dan melayani, kata Kalal, tetapi cepat, bersih dan melayani. Namun, dilema itu menurut Kalla bisa diatasi. Salah satunya dengna integritas dan pendapatan tinggi.
"Itulah mengapa sekarang ada tunjangan kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Pegawai bisa mendapat gaji tinggi bila menyelesaikan tugasnya dengan baik. Apalagi bukan hanya Kementerian Keuangan yang mendapat tetapi semua aparatur pemerintah,'tambahnya.
Solusi ini memang membutuhkan biaya tinggi tetapi daripada banyak pejabat kita yang korupsi.
Maka untuk mengatasi itu perlu pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mendapatkan pendapatan tinggi. Sehingga bisa membayar tunjangan yang baik dari sebelumnya. Sehingga alasan korup bisa teratasi. Maka mari kita laksanakan bebas korupsi dengan meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,"pungkasnya (Ilham)
