ChanelMuslim.com- Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menyarankan untuk membuat film G30S/PKI versi kekinian. Sejarawan UI (Universitas Indonesia) Muhammad Wasith Albar mengaku setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
"Berkaitan dengan film G30S/PKI, saran Presiden Jokowi agar dibuat film yang terbaru merupakan sebuah inisatif yang baik. Selama memuat berbagai temuan fakta yang baru, memang saat ini sudah banyak hasil kajian, biografi (saksi; pelaku sejarah dari kedua belah pihak) dokemen yang sudan termasuk arsip terbuka, misalnya dokumem CIA. bahkan sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia," tutur Wasith saat dihubungi Chanelmuslim, Minggu (24/9/2017).
Namun perlu diingat, kata dia, apakah film yang akan dibuat itu film dokumenter atau "film sejarah". Film dokumenter biasanya relatif "kering" dan membosankan.
Oleh karena itu Wasith memberikan pesan jika pemerintah atau swasta menggarap kembali film G30S/PKI.
1 . Sumber Film
"Apakah akan didasarkan arsip visual atau dokumentasi saat itu atau hasil shooting baru. Jika pilihan yang kedua maka akan terjadi persoalan baru yaitu diakronis, bisa juga terjadi reduksi validitas dokumentasi visual yang sebenarnya. apapun yang dipilih tetap akan memunculkan persoalan baru," ungkap pria yang juga mengajar di Universitas Indonesia ini.
Sehingga menurut Wasith, namanya film walaupun memakai embel-embel sejarah, sekalipun dengan riset yang mendalam dan komprehensif, tetap ada persoalan yang harus dipikirkan
2. Riset Panjang
Transformasi dokumen, fakta ke gambar visual dengan pertimbangan estetika seni, kata Wasith, akan memakan waktu yang lama.
"Cross check sana-sini. ketika bahasa fakta ditransformaskan ke visual memerlukan interpretasi yang tidak sederhana. Setidaknya ada 4C: Continous, Camera, Closeup dan Cutting /editing.
4. Kualitas sutradara
Pengetahuan/Intelektualitas sutradara sangatlah faktor utama (determinan). begitu juga persoalan integritas.
Terakhir, Wasith berpandangan walaupun dibuat versi kekinian, belum tentu dengan film tersebut mampu menjawab konflik batin antara TNI dengan PKI, masyarakat dengan PKI.
"Sebenarnya kebijakan membuat film terkini itu baik, namun tidak dapat menyelesaikan kegaduhan yang telah berlangsung sejak lama," pungkas Wasith. (Mh/Ilham)
