ANGGOTA DPR Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta insentif mobil listrik dapat ditinjau ulang. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat komisi XI dengan OJK.
Rapat yang dilaksanakan di Jakarta ini membahas tentang Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB).
Dalam rapat ini, Anis memberikan beberapa catatannya.
Pertama, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan bahwa semua pihak perlu mencermati tentang peruntukan KBLBB ini.
Mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, rasio kepemilikan mobil masih rendah.
Yaitu 99 mobil dari 1.000 penduduk.
“Artinya mobil masih menjadi barang mewah di negeri kita,” kata Anis, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga: Saudi Jadi Pasar Terbesar ke-2 untuk Pre Order Mobil Listrik Mewah Lucid
DPR Minta Tinjau Ulang Insentif Mobil Listrik
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan bahwa ketika insentif untuk KBLBB diberikan, maka akan mencederai perasaan masyarakat.
Anis memandang kurang tepat membandingkan intensif untuk mobil listrik dengan negara lain karena kondisinya berbeda.
“Sekarang ini, bukan insentif mobil listrik yang dibutuhkan rakyat. Jadi kalau insentif diberikan kepada sesuatu yang tidak punya dampak ekonomi langsung kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira hal itu patut untuk ditinjau ulang,” tandasnya.
Anis pun menegaskan bahwa sebaiknya keputusan untuk memberikan insentif KBLBB tidak hanya melihat dari sisi supply side.
Akan tetapi, perlu dipikirkan juga demand side-nya, siapa yang akan membeli. Baik demand side yang orientasinya eksport maupun untuk keperluan domestik.
Termasuk analisis daya beli yang dimiliki pasar domestik.
“Nampaknya hal ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama, sehingga insentif yang diberikan untuk KBLBB betul-betul tepat sasaran dan tidak sia-sia,” tutupnya.[ind]
