ChanelMuslim.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bekerja sama dengan Bawaslu Kota Bekasi melakukan sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center, Selasa (27/12/2017).
Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut,anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto.
Dalam sosialisasi itu, Afifuddin memaparkan, seluruh pengawas pemilu harus memahami tugas, kewajiban dan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan. Tujuannya, agar dapat berperan aktif menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut,” ujar Afif.
Misalnya terjadi pelanggaran di pemilu maka para Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi bisa melaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi. Baik aduan dari masyarakat maupun melihat kejadian pelanggaran.
“Di sini secara tegas diatur batasan dan kewenangan penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu. Kalau pada pemilu yang lalu, sanksi pelanggaran dinilai kurang tegas, maka dalam undang-undang baru ini, ditegaskan hukuman pidana dan dendanya. Jadi disini Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sangat berperan untuk menindak segala bentuk pelanggaran pemilu,” terangnya.
Pengawas Pemilu Kota Bekasi merupakan ujung tombak melakukan pengawasan di lingkup pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilu di wilayah Kota.
“Dengan adanya lembaga ini, diharapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang,Pemilu merupakan proses demokrasi untuk kemajuan daerah, untuk itu perlu pengawasan semua pihak”ujarnya.
Afif menjelaskan, dengan adanya UU No 7 tahun 2017 ini, maka kedudukan Panwaslu tingkat Kota akan menjadi permanen dengan masa tugas selama 5 Tahun.
Selain itu dalam sambutannya, ia mengharapkan seluruh jajaran pengawas Pemilu di Kecamatan yang hadir pada kegiatan ini mampu memahami UU Pemilu yang akan menjadi landasan dalam bekerja mengawasi jalannya penyelenggaran Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019.
Sedangkan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto mengatakan sosialisasi dengan organisasi kemasyarakatan di Kota Bekasi sangat penting karena organisasi massa menjadi penggerak partispasi pemilu.
"Sangat penting sekali, bahwa seluruh organisasi ini sebagai penggerak partisipasi pemilu mendatang sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk menolak politik uang dan melaporkan jika terjadi pelanggaran. Jadi masyarakat dilindungi dari organisasi pemasyarakatan dalam proses pelaporan," katanya.
Mengenai pelaporan, kata Harminus, tentunya harus ada kejadian dan bukti yang ada baik foto maupun rekaman.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan partisipasi aktif dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi. (Ilham)
