ChanelMuslim.com – Arab Saudi menolak rancangan resolusi PBB tentang “identitas gender” dan “orientasi seksual,” menekankan bahwa terminologi tersebut bertentangan dengan sejarah dan nilai-nilai kerajaan.
Baca juga: Resolusi Palestina untuk Akhiri Pendudukan Israel Dikirim ke DK PBB
Resolusi Majelis Umum PBB meminta negara-negara agar mengambil langkah-langkah untuk menghapus undang-undang, peraturan dan praktik yang mendiskriminasi, secara langsung atau tidak langsung, terhadap warga negara dalam hak mereka untuk berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, etnis, kebangsaan atau asal-usul sosial, jenis kelamin, gender, orientasi seksual dan identitas gender, bahasa, agama, pandangan politik atau atas dasar disabilitas.
Menurut Saudi Gazette, perwakilan tetap Arab Saudi untuk PBB Abdallah al-Mouallimi menjawab bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari kodrat ilahi, dan bahwa budaya dan nilai-nilai negara melihat konsep lain sebagai tindakan “melawan kodrat alam.”
Dia juga menekankan bahwa resolusi semacam itu berdampak pada hak negara-negara berdaulat untuk membuat undang-undang, dan itu menentang praktik demokrasi yang harus menghormati nilai dan budaya orang lain.
“Memaksakan nilai dan konsep orang lain yang tidak sesuai dengan kodrat ilahi ini sepenuhnya ditolak oleh negara-negara yang budaya, identitas agama, adat dan tradisinya bertentangan dengan nilai dan konsep tersebut,” kata al-Mouallimi.
Dia menegaskan kembali pendirian kerajaan bahwa setiap negara memiliki hak untuk memberlakukan hukum dan peraturan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat mereka dan sesuai dengan budaya dan identitas agama mereka.
Namun, perwakilan Saudi tersebut menambahkan bahwa “karena para sponsor dari resolusi tersebut mengabaikan pendirian tegas kami pada istilah dan konsep yang sangat sensitif yang terkandung dalam teks resolusi tersebut, Arab Saudi memiliki keberatan.”
Meskipun Riyadh telah meluncurkan upaya untuk lebih membuka negara dan masyarakatnya selama lima tahun terakhir dengan menerapkan serangkaian undang-undang yang memungkinkan perempuan untuk mengemudi dan hidup dan bepergian sendiri, banyak aktivis dan kelompok hak asasi manusia terus mengkritiknya karena larangan Saudi terkait tentang gaya hidup dan praktik LGBT.[ah/saudigazette]
