APA yang sebenarnya dilakukan pemerintah AS di lepas pantai Gaza?
Melanjutkan dari laman sebelumnya bahwa penguatan pasukan di dekat Gaza bisa menjadi upaya untuk memajukan kepentingan strategis Amerika dan Israel, termasuk mengeksploitasi cadangan gas lepas pantai yang belum dimanfaatkan.
Hal ini terutama berlaku bagi Chevron, yang telah terlibat dalam eksplorasi gas di lepas pantai Israel dan telah bermitra dengan perusahaan-perusahaan Israel dalam proyek-proyek besar.
Meskipun Presiden Donald Trump menunjuk mantan CEO ExxonMobil Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri pertamanya, Biden mempercayai Blinken, yang sebelumnya menjadi konsultan Chevron, atas keahliannya dalam diplomasi energi.
Dengan 75 perjalanan ke 84 negara pada akhir bulan lalu, Blinken menjadi contoh kekuatan seorang diplomat yang handal.
Gaya canggihnya, fitur seimbang, dan keandalan proyek komunikasi yang jelas, menumbuhkan kepercayaan, dan memfasilitasi keterlibatan internasional.
Namun di balik kedok sempurna ini terdapat pengaruh perusahaan-perusahaan transnasional besar dan hasrat mereka yang tak terpuaskan terhadap minyak dan gas.
Ketika Blinken terbang ke seluruh dunia, tindakannya mencerminkan pemerintahan AS yang memprioritaskan kepentingan perusahaan di atas hak asasi manusia, dan menutup mata terhadap genosida yang sedang berlangsung di Gaza.
Follow Official WhatsApp Channel chanelmuslim.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Jika Blinken mempunyai slogan diplomatis, maka slogannya akan berbunyi, “Ayo naik. Singkirkan bom. Keluarkan barelnya!”
Dermaga Gaza, dan peningkatan kehadiran militer AS, dapat membuka jalan bagi Chevron untuk berekspansi ke perairan Gaza dengan mengorbankan hak lingkungan dan tanah Palestina.
Perluasan wilayah Israel ke Gaza dapat memberikan hak tanah kepada Chevron yang berarti hak minyak dan gas lepas pantai untuk operasi energi lebih lanjut.
Pengendalian atas cadangan gas ini akan secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan regional dimana Chevron dan perusahaan-perusahaan energi Amerika akan mendapatkan keuntungan, sekaligus meningkatkan ketegangan mengenai sumber daya.
Membiarkan Israel memperluas jejak energinya dan Amerika Serikat memperluas jejaknya bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan strategis jangka panjang negara-negara di kawasan.
Baca juga: Apa yang Sebenarnya Dilakukan Pemerintah AS di Lepas Pantai Gaza? (1)
Apa yang Sebenarnya Dilakukan Pemerintah AS di Lepas Pantai Gaza? (2)
Chevron memiliki sejarah campur tangan dalam tuntutan hukum lingkungan hidup dan intervensi hak asasi manusia, terutama yang melibatkan sektor minyak dan gas.
WestExec Advisors, sebuah perusahaan konsultan rahasia yang didirikan pada tahun 2017 oleh Blinken dan Michèle Flournoy, menyuarakan kekhawatiran tentang transparansi dan potensi pengaruh terhadap pengeluaran federal ketika dikenal sebagai Kabinet Biden sedang menunggu.
Segera setelah Biden mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021, militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
Chevron, yang memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan milik negara yang berhubungan dengan para jenderal militer, berhasil melakukan lobi terhadap sanksi yang dapat mengganggu operasi militer.
Contoh lain, Chevron menghindari tuntutan senilai $9,5 miliar di Ekuador atas pencemaran minyak dengan mengajukan gugatan RICO terhadap pengacara Steven Donzinger.
Seorang hakim di Manhattan menolak keputusan Mahkamah Agung Ekuador, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Maju ke tahun 2024. Pada Forum Ekonomi Dunia tahun ini, Blinken membahas potensi dampak perang di Gaza dan perubahan bersejarah di Timur Tengah, serta menekankan perlunya pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Sementara itu CEO Chevron Michael Wirth menyatakan kekhawatirannya mengenai risiko pengiriman minyak dan potensi kenaikan harga.
Keengganan pemerintahan Biden untuk campur tangan dalam masalah hak asasi manusia di Myanmar dan Israel, ditambah dengan kehadiran mantan karyawan WestExec Advisors di posisi-posisi penting, menimbulkan kekhawatiran tentang pengutamaan kepentingan perusahaan di atas hak asasi manusia.
Preseden yang sebelumnya ditetapkan oleh Chevron dalam hal penentuan prioritas kepentingan minyak menunjukkan bahwa pengaruh perusahaan dalam pemerintahan mungkin telah membentuk keputusan kebijakan luar negeri dengan cara yang menguntungkan keuntungan perusahaan.
Sumber: trtworld
[Sdz]
