ChanelMuslim.com – .Terkait keresahan yang berkembang di masyarakat tentang pemahaman mengenai konsensus seksual dan pendidikan seksualitas komprehensif, Aliansi Cerahkan Negeri yang mengadvokasi isu kesusilaan, bahaya feminisme dan gender menyatakan bahwa pemahaman konsensus seksual yang memiliki makna kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan seksual, sesungguhnya mencederai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah ada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.
Koordinator Aliansi Cerahkan Negeri Erik Armero, S.IP. mengatakan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum melakukan kegiatan seksual tentu saja menghilangkan peran pemerintah dalam mengatur masyarakatnya
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Pendidikan seksualitas komprehensif (CSE) yang berdasarkan pada pemahaman konsensus seksual bertentangan dengan dasar, fungsi dan tujuan mulia pendidikan
nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” kata Erik dalam rilis yang diterima ChanelMuslim.com, Kamis (24/9/2020).
Menurut Erik, konsep konsensus seksual yang sangat kental dalam RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual (RUU P-KS) hingga kini menerima berbagai penolakan dari masyarakat karena
bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki banyak kerancuan frasa dalam berbagai pasalnya, membuat sistem hukum yang berpotensi mengkriminalisasi aparat penegak hukum dalam penerapannya.
“Konsep konsensus seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) memuat perumusan hukum pidana materil yang berdiri di luar sistem hukum nasional yang sudah berlaku. Hal ini karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) mengabaikan konteks peraturan perundang-undangan yang terkait seksualitas masyarakat secara komprehensif. Sebaliknya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) menyempitkan persoalan seksualitas masyarakat hanya terbatas pada perbuatan seksual yang memuat unsur pemaksaan,” tambah Erik.
Aliansi Cerahkan Negeri mendukung dan mengawal pembahasan terkait delik kesusilaan yang sesuai dengan agama dan nilai luhur bangsa Indonesia dalam RKUHP untuk menghindari kekosongan hukum mengenai kejahatan seksual.
Aliansi Cerahkan Negeri bersama beberapa organisasi, antara lain: ASEAN Young Leaders Forum, Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Jadebek, Indonesia Tanpa JIL Chapter Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Jakarta, Bogor, Depok, Tangsel, Bekasi, Lembaga Kajian Hukum KAMMI, Sekolah Pemikiran Islam Jakarta, dan Solidaritas Peduli Jilbab Jabodetabek menyuarakan hal yang sama yaitu menentang pemahaman konsensus seksual di Indonesia.[ind]
