ChanelMuslim.com – Public housing bisa jadi solusi permasalahan perumahan di Indonesia. Arti dari istilah tersebut adalah intervensi langsung dari pemerintah dalam bidang penyediaan perumahan yang telah banyak dijalankan dengan baik di negara-negara di Asia.
Baca Juga: 500 Orang Hadiri Open House Masjid di Richmond yang Sukses
Mengenal Public Housing, Solusi Permasalahan Perumahan di Indonesia
Dalam webinar bertema “Keterjangkauan Perumahan: Mencari Jembatan Antara Kebijakan dan Kenyataan” yang diselenggarakan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB pada Kamis (9/12/2021) via Zoom Meeting, M. Jehansyah Siregar, Ph.D. menyinggung mengenai program public housing ini.
Dikutip dari laman itb.ac.id, di Indonesia, program public housing ternyata belum tersedia. Pemerintah banyak menyediakan program social housing dan commercial housing seperti Rusunawa yang mendekati program public housing, tetapi sayangnya belum berkembang dengan baik.
Sejauh ini, program pengadaan rumah tapak subsidi sederhana pun semakin mahal, tidak terjangkau, dan semakin menjauh dari pusat kota.
Kawasan metropolitan Jakarta yang makin besar menyebabkan ketersediaan rumah tapak subsidi tersebut semakin jauh dari pusat kota.
Hal ini menjadi paradoks tersendiri mengingat kebutuhan hunian yang tinggi justru berada di pusat kota. Ketidaksinambungan antara kebutuhan dan suplai tersebut berdampak pada bertumbuhnya kawasan kumuh di pusat kota.
Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk mengatasi masalah tingkat keterjangkauan perumahan (housing affordability) bagi masyarakat.
Baca Juga: Profession Lyfe: Housewife, Tinggalkan Legacy Sesuai Jati Diri
Housing Affordability
Housing affordability merupakan kemampuan untuk menjangkau hunian, baik dalam bentuk kepemilikan rumah atau apartemen maupun sewa rumah atau apartemen.
Masalah ini perlu diatasi dengan diperlukannya kebijakan perumahan rakyat yang memadai.
Public housing sebagai bentuk dari kebijakan perumahan rakyat merupakan jawaban terhadap masalah urbanisasi dan masalah perumahan perkotaan terutama di Singapura dan Jepang.
Contoh nyata dari public housing ini adalah saat pemerintah Singapura menyediakan public housing yang dibangun oleh HDB (Housing Development Board) dengan tipe apartemen tinggi dan berstandar minimal supaya dapat dijangkau 80% penduduknya.
Public housing ini disubsidi oleh pemerintah tetapi terdapat mekanisme pengendalian yang ketat untuk menghindari kesalahan sasaran, pembangunan pada lokasi yang kurang baik, serta pengelolaan yang buruk.
Penelitian SCAPPE (Singapore Centre for Applied and Policy Economics) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa rasio keterjangkauan public housing di Singapura menunjukkan angka yang kecil, yaitu di bawah 0.3.
Hal ini berkebalikan apabila dibandingkan dengan rasio keterjangkauan private housing yang justru banyak terdapat di atas 0.3.
Jehansyah menjelaskan bahwa Singapura dulu sama seperti Jakarta, masih banyak pemukiman kumuhnya.
Akan tetapi, dengan perkembangan program public housing yang progresif tadi, sekarang sudah zero kumuh (city without slums).
Oleh sebab itu, public housing di Indonesia tidak bisa ditunda lagi dan harus diterapkan secara konsekuen.
Urbanisasi yang cepat dan tumbuhnya kota-kota metropolitan baru yang berpotensi mengulangi kegagalan mengelola urbanisasi oleh kota-kota pendahulunya, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. [Cms]
