ChanelMuslim.com- Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) telah ditandatangani Presiden pada Selasa, 15 Februari lalu. Itu artinya, UU IKN telah sah diundangkan atau sudah berlaku.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Di antaranya Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN). Di antara aktivis PNKN adalah mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Letjen TNI (Purn) Suharto, dan Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.
Mereka menggugat UU IKN karena dinilai cacat formil. Yaitu, bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Masih ada beberapa pihak lain yang juga akan melakukan gugatan. Seperti, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tahun 2014, Prof. Din Syamsuddin.
Saat itu, gugatan belum bisa dilakukan. Hal ini karena UU IKN belum berlaku. Menurut ketentuan, UU baru berlaku setelah ditandatangani Presiden atau lewat 30 hari setelah disahkan DPR.
Kemungkinan besar, akan lebih banyak lagi pihak yang akan melakukan gugatan setelah berlakunya UU IKN ini pada 15 Februari lalu.
Seperti diberitakan, pemerintah merencanakan dua tahun kedepan atau 2024 ibu kota baru di Kalimantan Timur sebagiannya sudah bisa digunakan. Bahkan, pada Agustus tahun itu, Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan di depan parlemen.
Itu artinya, dua tahun kedepan, lokasi IKN yang saat ini masih lahan konservasi hutan dan pertambangan akan berubah menjadi gedung-gedung bertingkat. Setidaknya, Istana Presiden dan Gedung DPR/MPR sudah tegak berdiri di sana.
Yang juga harus didahulukan adalah gedung-gedung pertahanan dan keamanan negara. Dengan kata lain, para pejabat TNI/Porli sudah harus berkantor di ibu kota baru saat bulan Agustus 2024.
Namun menariknya, sejumlah pengamat menyoroti anggaran untuk IKN yang dikabarkan masih belum jelas sumbernya. Diperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar 500 trilyun rupiah. Sebuah angka yang tidak kecil.
Di sisi lain, keuangan negara saat ini dikabarkan tidak sehat-sehat amat. Sejumlah masalah domestik juga masih sengkarut berkaitan keuangan negara.
Antara lain, perusahaan Garuda yang berada di ambang kebangkrutan, proyek kereta api cepat yang dikabarkan megap-megap, dan sorotan keuangan BPJS berkaitan kasus jaminan hari tua buruh yang masih bergejolak.
Kasus krusial yang saat ini juga masih ditunggu rakyat adalah ketersediaan minyak goreng dengan harga normal. Jika hal ini berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan, akan terjadi ledakan sosial yang tidak diinginkan.
Sejumlah pihak yang sudah bertekad untuk menggugat UU IKN, boleh jadi, pekan ini akan menjadi titik awal start mereka. Akankah UU IKN akan bernasib sama dengan UU Ciptaker yang akhirnya bermasalah? Semoga keadaan ini tidak kian memperburuk keadaan rakyat yang sudah sangat susah. [Mh]
