ChanelMuslim.com – Banyak tenaga kesehatan belum dapat insentif nakes, termasuk para dokter. Kinerja BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tengah disorot.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti kinerja BPKP terkait insentif kepada 248.647 tenaga kesehatan.
“Hal ini juga harus didalami lagi karena begitu banyak tenaga kesehatan yang mengeluh belum mendapatkan insentif nakesnya termasuk para dokter,” ungkap Anis, Senin (7/2/2022) di Jakarta.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyinggung soal penetapan harga tes PCR dan Antigen yang terjangkau oleh masyarakat.
“Harga PCR yang terjangkau masyarakat baru dirasakan beberapa waktu belakangan. Padahal pengawasan BPKP sepanjang tahun 2021. Kita tahu bagaimana di awal-awal penetapan harga tes PCR itu sangat mahal untuk masyarakat. Hal ini perlu diberikan penilaian secara proporsional,” tegasnya.
Sementara itu, ada rapat yang dilakukan secara virtual ini, Anis menyoroti paparan BPKP yang menjelaskan evaluasi atas 18 pemda.
Data yang disampaikan BPKP menunjukkan sebesar 27,79% belanja pemda tidak efektif dan tidak efisien, berpotensi tidak berdampak dan tidak relevan belanjanya. Sebesar 1,86% efektif namun tidak efisien.
Nilai anggaran yang dievaluasi sebesar 15,29 Trilyun. BPKP juga menyampaikan, 80,81% program pemda dirancang tidak tepat, tidak berorientasi hasil, tidak terukur, target tidak selaras.
Kemudian untuk kegiatannya, hasil evaluasinya yaitu 83,22% kegiatan dirancang tidak tepat, tidak berorientasi hasil, tidak terukur, target tidak selaras.
Jika dirata-rata, evaluasi tersebut sejumlah 80%, yang tepat, selaras dan terukur itu hanya 20% dari program dan kegiatan 18 Pemda ini.
“Tentu hal ini harus menjadi catatan untuk kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan kita di DPR yang memiliki tugas pengawasan. Ini menjadi catatan penting agar pemerintah bisa melakukan perbaikan terhadap kondisi-kondisi seperti ini di masa mendatang,” ujar Anis.
Sementara itu, BPKP memberikan penilaian cukup baik kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: Yuk, Jadi Calon Perwira Prajurit Karier TNI Khusus Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan Belum Dapat Insentif, Kinerja BPKP Disorot
Sebanyak 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) terkawal akuntabilitasnya, 62 Aksi Strategis Korporasi Negara terkawal akuntabilitasnya di antaranya Restrukturisasi Bisnis PT Garuda Indonesia, Penjualan 13 aset tetap PT Asuransi Jiwasraya, Pemanfaatan Aset TMII, Divestasi saham PT KAI kepada PT MRT Jakarta.
“Kita perlu lihat kembali dengan seksama. Karena sumber-sumber lain menyebutkan tidak seperti ini. Misalnya tentang proses penjualan aset Jiwasraya dan pemanfaatan aset TMII. Banyak sekali hal yang harus diperbaiki untuk TMII,” kata Anis.
Adapun terkait dengan dana cadangan anggaran PEN dan sisa anggaran lebih (SAL), yang pada tahun anggaran 2021 totalnya mencapai Rp53,1 Trilyun, menurut Menkeu, digunakan untuk menambah modal anggaran BUMN dan lembaga.
Dari cadangan PEN sebesar 33 Trilyun dan pemanfaatan SAL sebesar 20,1 Trilyun, Menkeu menggunakannya untuk BUMN.
Di antara penerimanya PT Hutama Karya sebesar 25,2 Trilyun dan Waskita Karya sebesar 7,9 Trilyun.
“Hal ini perlu dijelaskan juga oleh BPKP,” tandas Anis.
Terakhir, Anis berpesan agar BPKP teguh dalam komitmen yang selama ini sudah diperlihatkan.
Selain itu, garap pengawasan pada area penerapan manajemen resiko termasuk resiko fraud atau korupsi, meningkatkan pengawasan pada area-area dengan resiko tinggi dan mendorong perbaikan pengendalian internal secara berkelanjutan.
Pengawasan merupakan salah satu instrumen kunci untuk meminimalisasi terjadinya fraud.
BPKP memiliki sistem pengelolaan keuangan untuk desa yang telah berbasis web siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan juga menerapkan siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) dapat terimplementasikan dengan baik ketika siskeudes ini berjalan secara online.
BPKP perlu memastikan kesiapan sistem ini terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang masih terkendala sarana dan prasarana online.
“Termasuk mitigasi risiko yang sudah disiapkan, karena kita tahu di daerah-daerah yang belum siap infrastruktur untuk melakukan secara online masih sangat banyak,” pungkasnya.
Komisi XI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan BPKP. Rapat ini mengangkat topik Evaluasi dan Capaian Kinerja BPKP Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022.
Dalam rapat ini, BPKP memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 mereka melakukan pengawasan kepada 87 kementerian dan Lembaga, 108 BUMN, 1133 BUMD, 785 BLUD dan 542 Pemerintah Daerah.
Memberikan tanggapannya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengapresiasi dengan pekerjaan yang telah dilakukan BPKP yang sangat baik dan jumlah pengawasannya sangat banyak.
Namun di sisi lain, ia juga prihatin karena anggarannya sedikit.
Temuan-temuannya juga bagus sebagai koreksi, evaluasi, masukan untuk pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang bertugas mengawasi bagaimana pemerintah menjalankan amanatnya.[ind]
