Chanelmuslim–Masifnya gerakan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), tak hanya berjalan secara alami dengan pendanaan aktivisnya sendiri. Rupanya lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengurusi program pembangunan dunia (UNDP) turut mengucurkan dana.
Dana tersebut sebagai bentuk dukungan untuk kelompok LGBT demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Dana yang dikucurkan ke Indonesia itu sebesar Rp 107,8 Miliar. Informasi tentang dukungan dana itu tersebar ke berbagai media sosial, yang bersumber dari website UNDP, asia-pacific.undp.org.
Besaran dana hibah yang tergolong besar itu membuat risau sejumlah pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang konsen terhadap masa depan anak Indonesia, meminta pemerintah memberikan perlindungan dari virus penyebaran LGBT.
“Pemerintah harus tegas lindungi anak-anak Indonesia dari paparan orientasi seks menyimpang,” kata Ketua KPAI Asrorun Niam, seperti dikutip detikcom, Sabtu (13/2/2016). Pemerintah, lanjutnya, harus memantau secara selektif dana asing yang masuk, terlebih untuk program tertentu. “Apalagi yang terkait dengan kegiatan yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kampanye LGBT,” terangnya.
Kampanye LGBT, menurut Niam, jelas bertentangan dengan konsep nawacita yang dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo, serta semangat revolusi mental dengan prioritas pembangunan karakter.
Terkait dengan bantuan dana untuk LGBT tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Bowo Sigit Prabowo menilai, pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo abai terhadap kondisi sosial bangsa Indonesia.
Menurut dia, seharunya pemerintah bisa memfilter bantuan-bantuan dari internasional. Terlebih, saat adanya wacana ihwal bantuan UNDP yang berkaitan dengan LGBT, seharusnya pemerintah menolaknya. “Dan pemerintahan Jokowi ini, boleh saya katakan, tak peka terhadap kondisi sosial bangsa kita,” kata Bowo, sebagaimana dilansir Republika, Ahad (14/2/2016).
Ia menjelaskan, tidak ada satupun agama yang membenarkan LGBT di Indonesia. Kemudian, tidak ada sosial budaya Indonesia yang mengajarkan LGBT. Sehingga, menurutnya, jika dana UNDP tersebut dapat mengalir ke Indonesia, artinya pemerintahan Jokowi sangat lalai dan menyepelekan tentang budaya bangsa.
Seharusnya, lanjut Bowo, jika memang pemerintah ingin menerima dana bantuan dari UNDP, mesti dijelaskan persoalan yang lebih penting, seperti anak-anak terlantar, persoalan perempuan, kesehatan, pendidikan dan banyak lainnya. (mr/foto:kerja-ngo)
