ChanelMuslim.com – Langkah ekspansi Israel melanggar hukum internasional. Keputusan evakuasi, penghancuran, dan penyitaan Israel baru-baru ini terhadap warga Palestina melanggar hukum internasional, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Jumat lalu.
Baca Juga: Dukung Implementasi Qanun Aceh, Bukopin Syariah Ekspansi ke Banda Aceh
Langkah Ekspansi Israel Ingin Memperkuat Pendudukan
Kementerian tersebut mengatakan langkah-langkah di wilayah Palestina yang diduduki Israel, khususnya distrik Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, dengan jelas menunjukkan niat Tel Aviv untuk memperkuat pendudukan daripada keinginan untuk perdamaian.
“Ini semakin melukai hati nurani seseorang untuk menyaksikan tindakan seperti ini, yang dipercepat Israel pada periode saat ketika Palestina berusaha memerangi konsekuensi negatif dari pandemi COVID-19,” bunyi pernyataan itu.
Para pejabat mendesak komunitas internasional untuk menunjukkan solidaritas dengan publik Palestina melawan kebijakan ekspansionis Israel.
Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dianggap sebagai wilayah pendudukan menurut hukum internasional, sehingga membuat semua permukiman Yahudi di sana ilegal.
Baca Juga: Pejabat Israel Ungkap Mega Proyek Kereta Api
Bangun Mega Proyek Kereta Api
Sementara itu, Israel dikabarkan tengah menggagas rencana mega proyek kereta api yang menghubungkan Abu Dhabi dan Haifa segera dibangun.
Kepala Dewan Ekonomi Nasional Israel Avi Simhon mengungkapkan bahwa Israel dan UEA berencana untuk membangun proyek kereta api yang menghubungkan Abu Dhabi dengan Haifa, kantor berita Sama melaporkan, Ahad (21/3).
Menurut situs berita tersebut, Simhon mengatakan bahwa kedua negara sedang mempelajari beberapa proyek infrastruktur besar, termasuk perkeretaapian ini.
Simhon juga mengatakan bahwa kereta api ini akan melakukan perjalanan melalui Yordania dan Arab Saudi, mencatat bahwa ada peluang besar untuk melaksanakan proyek karena sebagian besar jalur kereta api sudah ada kecuali antara 200 hingga 300 kilometer di Yordania.
Abu Dhabi mengatakan kesepakatan itu merupakan upaya untuk mencegah rencana Tel Aviv menganeksasi Tepi Barat yang diduduki.
Bagaimanapun, banyak yang percaya upaya normalisasi telah dilakukan selama bertahun-tahun pada saat pejabat Israel membuat kunjungan resmi ke UEA dan konferensi yang dihadiri di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik atau lainnya dengan negara pendudukan.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah klaim UEA yang mengatakan pencaplokan dibatalkan tetapi hanya ditunda.
[ah]
