Chanelmuslim.com – Pentas pemilu kepala daerah secara serentak sudah dimulai. Calon kepala daerah terdiri pria dan wanita. Masalahnya, bagaimana syariah menilai calon kepala daerah yang wanita. Bolehkah perempuan menjadi kepala daerah?
Ulama bersepakat mengharamkan wanita menjadi Imam Khilafah ‘Ammah atau kekhalifahan yang membawahi seluruh wilayah Islam di seluruh dunia. Tetapi, untuk kepala negara, kepala daerah, kementerian, hakim, dan sebagainya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan.
Umumnya ulama klasik tidak membolehkan wanita menduduki posisi hakim atau posisi yang lain. Kecuali, Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan Ibnu Jarir At-Tabari yang membolehkan wanita menduduki posisi apa pun kecuali khilafah ‘ammah.
Pendapat tiga ulama klasik ini menjadi rujukan bagi ulama kontemporer membolehkan wanita menduduki posisi apa pun kecuali khalifah tadi. Dengan syarat, mempunyai kompetensi.
Sementara, ulama kontemporer Arab Saudi melarang wanita menduduki posisi jabatan apa pun yang membawahi laki-laki dengan argumen di antaranya Surah An-Nisa ayat 34 dan hadits Abu Bakrah tentang penilaian Rasulullah saw. terhadap kepemimpinan Farsi yang kaisarnya dijabat seorang perempuan.
Di antara ulama kontemporer yang membolehkan wanita menjadi pemimpin dan pejabat di pemerintahan adalah sebagai berikut:
Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, seorang guru besar Al-Azhar dan Mufti Mesir menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apa pun tidak bertentangan dengan syariah.
“Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Alquran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Alquran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini.
“Ada pun tentang sabda Nabi saw.. bahwa ‘Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita’, bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum.
“Karena itu, wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan anggota lembaga legislatif.”
Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara, mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apa pun dalam pemerintahan ataupun berkerja di sektor swasta.
Menurut Qardhawi, tidak ada satu pun nash Quran dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apa pun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang berkerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah, seperti tidak boleh khalwat (berdua-duaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, tidak boleh melupakan tugas utama sebagai seorang ibu, dan tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, bicara, dan lain-lain. (Mh/fatihsyuhud)
