PARLEMEN Irak telah membuat keputusan untuk mengubah undang-undang anti-prostitusi untuk mengkriminalisasi homoseksual dengan hukuman eksekusi.
Parlemen Irak ini mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pembacaan pertama Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh komite hukum majelis tersebut untuk mengubah hukum pidana Irak nomor 8 tahun 1988, yang melarang prostitusi, untuk mengkriminalisasi hubungan homoseksual di negara tersebut.
KUHP Irak tidak memiliki undang-undang khusus mengenai homoseksualitas, baik untuk menghukum atau memberikan hak yang jelas, dan seringkali komunitas LGBT+ di Irak diadili berdasarkan undang-undang anti-prostitusi dan pasal 393 KUHP Irak tahun 1969, yang secara tegas melarang pemerkosaan atau sodomi.
Baca Juga: Pasal Homoseksual Harus Berlaku Bagi Orang Dewasa
Parlemen Irak Buat Undang-Undang untuk Eksekusi Mati Pelaku Homoseksual
“Perubahan undang-undang tersebut sejalan dengan kodrat bawaan manusia bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, serta untuk menjaga entitas masyarakat Irak dari penyimpangan dan seruan parafilia yang menyerbu dunia,” bunyi pernyataan parlemen.
Muhsin al-Mandalawi, wakil ketua parlemen Irak, dalam pernyataan lain yang dikeluarkan oleh kantor pers parlemen, mengatakan, “Undang-undang [kode nomor 8] harus diubah, dan kekosongan hukum dalam mengkriminalisasi ‘parafilia’. Mereka yang mempromosikan hal ini harus ditangani sedemikian rupa sehingga hukuman berat dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukannya.”
Dara Sekaniani, seorang anggota parlemen dari blok Persatuan Islam Kurdistan dan anggota komite hukum parlemen, dikutip dari The New Arab, menegaskan bahwa sesuai dengan proposal yang diajukan untuk mengubah undang-undang tersebut, individu homoseksual dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, denda yang signifikan atau penjara hingga lima tahun.
Dia menekankan bahwa parlemen akan melakukan pembahasan rinci mengenai RUU tersebut pada pembahasan kedua dan ketiga dan meminta saran dari individu-individu khusus sebelum mengesahkannya.
Dia juga mencatat bahwa, sesuai dengan usulan amandemen, perubahan gender berdasarkan “keinginan pribadi” dan bukan kebutuhan medis juga akan dilarang.
Mengenai apakah liputan media mengenai homoseksualitas atau komunitas queer dapat ditafsirkan sebagai “mempromosikan parafilia”, anggota parlemen Irak tersebut mengatakan bahwa parlemen harus mengklarifikasi hal ini selama pembahasan RUU tersebut.
Awal bulan Agustus lalu, regulator media resmi Irak memerintahkan semua media dan perusahaan media sosial yang beroperasi di negara Arab tersebut untuk tidak menggunakan istilah “homoseksualitas” dan menggantinya dengan “penyimpangan seksual”, kata juru bicara pemerintah, dan sebuah dokumen dari regulator.
Dokumen Komisi Komunikasi dan Media Irak (CMC) mencatat bahwa istilah “gender” juga dilarang.
Peraturan ini melarang semua perusahaan telepon dan internet yang diberi lisensi untuk menggunakan ketentuan tersebut dalam aplikasi seluler mereka. [Ln]
