Oleh : Andre Rahmat
Prihatin dengan perkembangan sidang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang disinyalir terjadi banyak keganjalan, Syabab Hidayatullah JATIM, ikut menyuarakan tuntutan penegakkan hukum semaksimal mungkin bagi terdakwa.
Tuntutan itu dikeluarkan bersamaan dengan Aksi Simpatik Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB), yang diikuti oleh 75 ormas dan lembaga Islam se Jatim, yang dilakukan di depan Grahadi dan di depan Pengadilan Tinggi Jatim, Senin (08/05).
“Tuntutan kami: Tegakkan supremasi hukum yg adil bagi terdakwa (Ahok), sesuai pasal 156 dan 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di mana tuntutan maksimalnya adalah 5 tahun penjara” demikian kata Syahri Shauma, M.Kom.I, ketua Syabab Jatim.
Untuk itu, himbau penulis buku ‘Kyai dan Prostitusi’ ini, independensi putusan hakim sangat berpengaruh. Ia pun mengharap hakim tidak main-main dalam mengambil keputusan, serta jangan sampai terpengaruh oleh intervensi darimanapun dan siapapun, termasuk pemerintah.
Lebih lanjut, lulusan pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya ini mengingatkan, akan bahaya bagi keberkelangsungan berbangsa dan bernegara di negeri ini, bila mana hakim memutus bebas si penista agama.
“Jika hakim memutuskan bebas, kami yakin ada bab baru tentang Indonesia ke depan. Karena memang tidak ada yang lebih pas untuk sang penista kecuali penjara,” tegasnya. (Mh/Ipr)
