ChanelMuslim.com – Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni angkat bicara terkait ada video orang-orang yang mendatangi gudang KPU Kota Bekasi yang menjadi viral.
Nurul Sumarheni menjelaskan bahwa ada salah kaprah dari orang-orang yang kemarin datang ke Gudang KPU. Mereka menganggap pemindahan logistik dari posisi rekapitulasi ke Gudang KPU itu menyalahi aturan.
Padahal, kata Nurul, Kotak Suara yang dipindahkan ke gudang KPU adalah kotak suara yang sudah direkap di tingkat PPK dan sudah keluar berita acaranya.
“Berita acaranya sudah diserahkan kepada saksi parpol dan Pengawas Pemilu. Artinya sudah selesai, dan kotak suara bisa dipindahkan ke gudang KPU,” kata Nurul Sumarheni, di Kantor Bawaslu, Jumat (26/4/2019).
Lanjut Nurul, KPU Kota Bekasi sudah melakukan penjadwalan sesuai dengan jadwal rekapitulasi di tingkat PPK. Jadi begitu mereka selesai melakukan rekap, maka semua logistik pemilu akan ditarik ke gudang KPU
“Itu memang sudah terjadwal, jadi tidak perlu lagi diberitahukan kepada saksi maupun pihak lain yang tidak berkepentingan secara langsung,” ujarnya.
Perlu diketahui juga, kata Nurul di dalam kotak suara yang ditarik sudah tidak ada salinan C1 atau C1 Hologram, karena C1 Hologram yang tadinya ada didalam Kotak Suara sudah dipindahkan kedalam Kotak rekap di PPK.
Di PPK sudah disediakan 13 Kotak untuk proses rekap, 1 kotak untuk meletakkan form DA1 dari 5 jenis pemilihan, 5 kotak untuk meletakkan DAA1, 5 kotak untuk form C1 dan 2 kotak lagi untuk C7, C2, C serta C5.
“Jadi kalau dicari-cari C1 Hologram di kotak suara yang ada gudang KPU memang sudah tidak ada,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto menghimbau kepada seluruh masyarakat ketika menemukan dugaan pelanggaran hendaknya disalurkan atau dilaporkan ke Bawaslu sesuai aturan.
“Bawaslu sangat menyayangkan kepada pihak-pihak yang ingin membangun opini dan menyebarluaskan sesuatu yang belum tentu kepastian hukumnya, dan juga belum memiliki azas kepastian hukum,” ucap Tommy.
Oleh karena itu, sambung Tommy, Bawaslu akan memproses pihak-pihak yang mencoba membuat keresahan dan membuat kegaduhan di kalangan masyarakat terkait proses tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.
“Sesuai Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, Bawaslu bisa menangani pelanggaran administratif, kode etik dan pidana, Bawaslu juga bisa menangani proses pelanggaran lainnya,” tegasnya. [Lam]
