PENGURUS Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mendesak pemerintah mengusut secara menyeluruh berbagai dugaan kejahatan ekonomi yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. Organisasi pelajar tersebut menyoroti sejumlah persoalan mulai dari dugaan penyadapan ilegal dan manipulasi ekspor hingga penguasaan sumber daya alam serta praktik perpajakan yang daniggap tidak adil.
Tuntutan tersebut disampaikan PB PII dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sekretariat PII kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Ketua PB PII Amsal Alfian, Sekretaris Jenderal PB PII Atqiya Fadhil Rahman, sejumlah jajaran pengurus PB PII serta rekan-rekan media.
Baca Juga: Cetak Rekor MURI hingga Santuni 1.000 Anak Yatim IKADI Siapkan Terobosan Dakwah Jelang Munas IV
PB PII Dorong Penguatan Penegakan Hukum demi Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Dalam pernyataan sikapnya yang mengangkat tema penegakan hukum dan pemberantasan perampasan hak rakyat, PB PII menegaskan bahwa Indonesia bukan milik segelintir elite maupun ladang untuk mengeruk keuntungan bagi kelompok pemodal.
PB PII berpandangan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang harus menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Karena itu, kekuasaan dan kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.
Organisasi tersebut juga menyoroti dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta manipulasi ekspor, transfer pricing, penyimpangan perpajakan, hingga penguasaan sumber daya alam yang dinilai merugikan kepentingan nasional.
PB PII meminta seluruh dugaan tersebut diusut secara menyeluruh dan transparan tanpa tebang pilih. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Terdapat enam tuntutan utama yang disampaikan PB PII dalam pernyataan sikap tersebut.
Pertama, PB PII mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Organisasi ini menilai apabila tindakan tersebut bertujuan mengintimidasi atau melumpuhkan institusi negara demi kepentingan tertentu maka persoalan tersebut perlu didalami sebagai dugaan upaya makar terhadap kedaulatan negara.
PB PII juga meminta aparat mengungkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Meski demikian perlindungan terhadap hak privasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tetap harus dijunjung tinggi.
Kedua, PB PII meminta pemerintah membongkar dugaan kejahatan keuangan negara dan menyita kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana. Sejumlah modus yang disoroti antara lain manipulasi ekspor, under invoicing, transfer pricing yang tidak wajar serta penggerusan penerimaan negara.
Dalam pernyataannya PB PII menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi merampas hak dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus dipulihkan melalui proses hukum untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, PB PII mendesak pembenahan sektor perpajakan dengan menghentikan fasilitas yang diduga menguntungkan pengemplang pajak dan praktik kolusi. Organisasi ini meminta pemerintah mengevaluasi seluruh fasilitas perpajakan serta menindak penyalahgunaan insentif yang tidak sesuai ketentuan.
Keempat, PB PII menuntut pengusutan dugaan praktik kartel dan perampasan sumber daya alam. Pemerintah diminta menyita aset hasil kejahatan serta mengevaluasi hak pengusahaan hutan dan izin usaha pertambangan yang bermasalah. Pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Kelima, PB PII menyoroti hubungan perdagangan Indonesia dengan Singapura. Organisasi ini mendukung langkah pemerintah menghentikan ekspor gas ke Singapura apabila diperlukan untuk menjamin kebutuhan dalam negeri dan memperkuat kedaulatan energi nasional. Kebijakan ekspor minyak dan sumber daya alam lainnya juga diminta dievaluasi agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
Keenam, PB PII menegaskan pentingnya mengembalikan kedaulatan rakyat atas bumi, air dan kekayaan alam Indonesia. Negara diminta menjalankan kewenangannya dalam melindungi dan mengelola sumber daya strategis agar tidak dikuasai kepentingan kelompok tertentu.
Follow Official WhatsApp Channel chanelmuslim.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kawal Penegakan Hukum
Selain menyampaikan enam tuntutan tersebut PB PII menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan melalui kajian publik, advokasi kebijakan, konsolidasi nasional dan langkah-langkah konstitusional.
PB PII juga berencana menyampaikan aspirasi serta meminta penjelasan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam pernyataan sikapnya PB PII turut mendukung gagasan Program Tentara Pelajar. Namun organisasi ini menekankan bahwa pembinaan yang melibatkan unsur TNI harus diarahkan pada penguatan wawasan kebangsaan, kedisiplinan, kepemimpinan dan karakter bela negara.
Pelaksanaannya juga harus sesuai konstitusi dan hukum serta tetap menghormati hak anak dan hak memperoleh pendidikan tanpa kekerasan maupun penyimpangan.
PB PII menegaskan bahwa pelajar memiliki peran dalam menjaga konstitusi dan mengawal kepentingan rakyat. Organisasi ini menyatakan akan terus bergerak melalui jalur konstitusional apabila penegakan hukum tidak berjalan secara adil dan hanya menyasar pelaksana di lapangan tanpa menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab. [DW]
