ChanelMuslim.com – Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menemukan adanya ketidakadilan negara terhadap ekologis di tahun 2017. Dalam laporannya pada 17 Januari 2017, lalu, di Jakarta, Walhi mengungkapkan kebijakan, konflik, kekerasan dan kriminalisasi terkait sumber daya alam tidak berpihak pada rakyat.
Selain itu negara dinilai seperti memproduksi dualisme kebijakan yang umumnya diintervensi oleh korporasi dan non-state actor lainnya. Banyak bencana ekologis dan pencemaran terjadi di tahun 2017 menjadi salah satu bukti negara belum mampu memberikan keadilan pada ekologis di Indonesia.
Salah satu contoh fenomenal yang terjadi yaitu adanya ijin reklamasi yang merupakan hasil pemikiran fatalis. Kerusakan wilayah pesisir yang seharusnya diikuti dengan kebijakan pemulihan malah dinyatakan sebagai upaya revitalisasi atau pemulihan palsu dengan cara reklamasi. Bahkan reklamasi digadang bisa meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah pesisir yang rusak.
Namun, ini adalah bentuk keberpihakan negara untuk melayani kepentingan bisnis properti dan pariwisata yang sama sekali tidak ada relasinya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negara telah bermuka dua, begitu yang disampaikan Nur Hidayati, selaku Direktur Eksekutif Walhi.
Dari 47 titik reklamasi, ada beberapa titik yang berhasil diselamatkan. Itupun berkat kerja keras masyarakat sipil yang justru lebih mengerti cara berkeadilan terhadap ekologisnya. Sementara negara justru mengeluarkan kebijakan yang mendukung reklamasi tersebut.
Tidak hanya permasalahan reklamasi, selama tahun 2017, negara hanya membangun wacana politik terkait penyelamatan ekologis. Hal ini, diakui Walhi juga akan terroyeksikan di tahun 2018.
“Tahun 2018 sebagai tahun politik, kami menebak skenario bermuka dua tetap akan dilanjutkan. Masyarakat dimohon untuk lebih cerdas memilih,” ujar Nur. (Wnd)
