PERSAUDARAAN Muslimah (Salimah) secara tegas menolak penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja, serta meminta Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) yang memuat hal tersebut. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua Umum Salimah, Etty Praktiknyowati, menanggapi PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 yang menuai banyak kontroversi.
Menurut organisasi yang peduli anak dan keluarga ini, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja adalah hal yang melanggar norma dan aturan agama.
“Pendidikan anak dan remaja didasarkan pada Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara beragama yang melarang semua penganutnya melakukan hubungan seks bebas di luar nikah. Karena itu, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja adalah melanggar norma dan aturan agama,” kata Etty dalam siaran pers pada Senin (9/9).
Lebih lanjut, Etty menegaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja adalah pola pendidikan gaya barat yang melanggar norma ketimuran. Hal ini dapat menjadi legitimasi bagi generasi muda yang belum menikah untuk melakukan hubungan seks di luar nikah.
“Salimah mendesak Pemerintah dan mengajak seluruh tenaga pendidik untuk lebih menguatkan pendidikan agama bagi anak usia sekolah dan remaja dengan berbagai kegiatan yang dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” imbuhnya.
Etty mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama. Ia berharap, semua pihak mengedepankan cara berpikir kritis dan kreatif untuk menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi setiap masalah dengan mengedepankan pertimbangan norma, nilai, dan aturan agama yang berlaku.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 28 Tahun 2024 pada Juli lalu. PP ini menuai banyak kritikan lantaran memuat pasal yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi untuk anak usia sekolah dan remaja mencakup penyediaan alat kontrasepsi.
Pada Senin (9/9) Salimah bersama Gerakan Indonesia Beradab (GIB), Sahabat Peradaban Bangsa (SPB), Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga (KNPK) Indonesia, dan Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI), melakukan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) ke Komisi IX DPR RI. RDPU dilakukan guna menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap melalui surat yang ditandatangani oleh Etty Praktiknyowati, selaku Ketua Umum, dan dihadiri oleh Diana Widyasari selaku Koordinator Bidang Kajian Departemen Humas PP Salimah. Sedangkan dari pihak Komisi IX DPR RI yang hadir antara lain Nihayatul Wafiroh, Alifudin Fraksi, Netty Prasetiyani, dan Kurniasih Mufidayati. [Mh/Salimah]
