ChanelMuslim.com- Terkait wacana pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk zakat yang diajukan Kementerian Agama, PP Pemuda Muhammadiyah meminta agar pemerintah tidak asal potong. Hal tersebut karena zakat mempunyai aturan sendiri tentang pelaksanaannya. Antara lain, soal nishab atau batas minimal gaji yang bisa terkena pemotongan untuk zakat.
Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Zakat adalah kewajiban uang yang harus dibayarkan oleh seorang Muslim yang memiliki kemampuan dan kelayakan.
"Apa maksudnya kemampuan dan kelayakan? Bila penghasilannya sudah mencapai nishab atau batas penghasilan pertahun. Nah, bila tidak mencapai nishab, dia tidak wajib membayar zakat," ujar Dahnil.
Menurutnya, justru ketika negara memotong gaji PNS sembarangan tanpa “tebang pilih”, mana yang mencapai nishab atau tidak, maka itu jelas perbuatan zalim terhadap PNS. Kecuali negara memotong untuk sedekah misalnya, tapi sedekah tentu dengan kesukarelawanan tidak ada paksaan seperti zakat.
"Jadi menurut saya, pemerintah harus hati-hati ketika membuat kebijakan pemotongan gaji PNS atas nama pembayaran zakat tersebut. Jangan sampai PNS-PNS yang tidak wajib zakat pun dipotong penghasilannya. Itu justru membuat negara berlaku zalim kepada karyawannya sendiri. Jadi, saran saya mekanismenya harus jelas dan hati-hati," jelas Dahnil.
Berapa Batas Nishab?
Soal besaran gaji yang terkena nishab, Dahnil menjelaskan, "Bisa per tahun bisa perbulan, tapi banyak ulama yang menyarankan agar dibayarkan setelah penghasilan diterima, artinya baiknya per bulan."
Nah, terkait gaji PNS ini, masih menurut Dahnil, kategorinya adalah zakat profesi. Nishab gaji yang diterima biasanya sepadan dengan nilai makanan pokok yang kita konsumsi. Seringkali nishab zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian, sekitar 520 Kg beras. Jadi, misalnya beras yang biasa kita konsumsi harganya Rp 8.200 atau Rp 10.000 tergantung harga beras mana yang sering dikonsumi oleh Muzaki (orang yang membayar zakat). Jadi, 520 x 8200 = 4.264.000,- bila, 520 x 10.000 = 5.200.000
"Jadi, bila penghasilannya di bawah Rp 4.264.000, maka dia tidak wajib zakat," pungkas Dahnil. (Mh/Ind)
