PERDANA Menteri Otoritas Palestina telah bertemu dengan pejabat PBB dan diplomatik untuk menyampaikan rencana pembangunan kembali Gaza, meskipun ada ketidakpastian atas peran pemerintahnya di masa depan wilayah yang hancur akibat perang itu.
“Saya yakin bahwa 12 bulan dari sekarang, Otoritas Palestina akan beroperasi penuh di Gaza,” kata Mohammad Mustafa pada hari Kamis (16/10/2025), beberapa hari setelah gencatan senjata diberlakukan di Gaza.
Otoritas Palestina (PA) tidak memiliki peran dalam pemerintahan Gaza sejak Hamas mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 2007, meskipun masih menyediakan beberapa layanan di wilayah tersebut.
Rencana perdamaian Gaza yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump tidak mengesampingkan negara Palestina, dan juga menyarankan untuk memberikan peran bagi Otoritas Palestina setelah menyelesaikan serangkaian reformasi.
Dilansir dari trtworld, Mustafa mengatakan PA telah menyusun rencana lima tahun untuk Gaza yang akan berlangsung dalam tiga tahap dan membutuhkan $65 miliar untuk 18 sektor berbeda seperti perumahan, pendidikan, pemerintahan, dan banyak lagi.
PM Palestina Luncurkan Rencana Rekonstruksi Gaza Senilai $65 Miliar
Follow Official WhatsApp Channel chanelmuslim.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Baca juga: Perdamaian Palestina: antara Idealita dan Realita
Rencana tersebut dibangun berdasarkan apa yang disepakati pada pertemuan puncak negara-negara Arab di Kairo pada Maret 2025, dan Mustafa mengatakan bahwa “program pelatihan kepolisian yang diprakarsai dengan Mesir dan Yordania sudah berjalan.”
“Visi kami jelas,” ujarnya kepada para menteri Palestina, kepala badan PBB, dan kepala misi diplomatik dari kantornya di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki Israel.
“Gaza akan dibangun kembali sebagai bagian Negara Palestina yang terbuka, terhubung, dan berkembang,” ujar Mustafa. Ia juga mengatakan bahwa diskusi teknis sedang berlangsung dengan Uni Eropa mengenai “operasi penyeberangan yang aman, sistem bea cukai, dan unit kepolisian terpadu”.
Uni Eropa merupakan salah satu donor terbesar bagi PA.
Proses ini akan “memperkuat persatuan politik dan teritorial antara Gaza dan Tepi Barat, serta berkontribusi dalam memulihkan kerangka tata kelola yang kredibel bagi negara Palestina,” kata Mustafa.[Sdz]
