ChanelMuslim.com-Menjelang pergantian kepemimpinan Kota Padang tahun ini, ada yang menarik dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang, yakni majunya pasangan suami istri, Syamsuar Syam-Misliza.
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang didatangi pasangan suami istri Syamsuar Syam-Misliza pada Rabu (10/1) pukul 22.30 WIB atau 1,5 jam sebelum batas pendaftaran pilkada berakhir. Mereka bertekad untuk ikut bertarung dalam perebutan kepala daerah melalui jalur independen.
Datang penuh percaya diri, bahkan istri kedua Syamsuar, Yuli Farida, juga turut menemani suaminya ke kantor KPU. Pasangan suami istri ini pun terdaftar sebagai pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Padang.
Kendati demikian, KPU menyatakan Syamsuar-Misliza harus menambah syarat dukungan sebanyak 29.060 KTP lagi, setelah verifikasi dari 45.318 dukungan yang dikumpulkan namun hanya 26.586 KTP yang memenuhi syarat. KPU memberikan waktu hingga 18 Januari untuk melengkapi persyaratan tersebut.
Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengatakan, kandidat dari jalur perseorangan ini merupakan pasangan yang ketiga mendaftar ke KPU Padang, sejak pendaftaran dibuka pada Senin 8 Januari 2018.
Syarat minimal dukungan untuk pasangan calon perseorangan yang maju pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang adalah 41.116 dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen kecamatan se-Kota Padang, atau 7,5 persen berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan serentak 2015 lalu.
Sementara Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat, Dr Eka Vidya menilai KPU Pusat perlu membuat aturan mengenai pasangan suami istri yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Jika terpilih dan menjabat, maka praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) terbuka lebar,” kata Eka di Padang, Kamis (11/1) dilansir Antaranews.
Memang tidak ada aturan yang melarang hal tersebut, ujarnya baik dari undang-undang maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun jika menjabat akan ada banyak permasalahan yang muncul, salah satunya KKN itu.
Di lain pihak, Syamsuar Syam-Misliza mengaku hanya bermodal Rp4,5 juta untuk mendaftarkan diri ke KPU Padang.
Jumlah tersebut, akunya, merupakan hasil sumbangan dari sejumlah relawan.
Mengelola sebuah kota tentulah berbeda dengan mengatur rumah tangga. Jika suami istri memegang tampuk kepemimpinan kota, akankah warga menjadi bagian dari keluarga besarnya. Ataukah sebaliknya, keluarga besarnya yang ‘hanya’ akan menjadi warganya? (Ind)
