PEMERINTAH diharapkan dapat mendorong UMKM dalam mengakses permodalan. Saat ini, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami tren penurunan kasus, dan tidak menutup kemungkinan status pandemi akan berubah menjadi endemi.
Terkait hal tersebut, kawasan kuliner usaha mikro yang sebelumnya sepi terdampak pandemi perlahan mulai bangkit.
Keramaian pengunjung mulai terlihat terutama pada bulan ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri.
“Mulai pulihnya aktivitas perkantoran turut mendorong kawasan kuliner dan UKM kembali ramai dan tentu ini memberikan semangat bagi pelaku UKM yang berdagang di kawasan itu.
“Kita bersyukur pedagang kembali bangkit, pengunjung sudah banyak yang datang. Kita dukung untuk bangkitnya para UMKM kuliner ini,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati kepada wartawan di sela-sela acara media gathering “Bukber bersama wartawan” di Jakarta, Selasa (19/04/2022).
Baca Juga: Anis Byarwati Apresiasi Kerja Para Awak Media lewat Media Gathering
Pemerintah Diharapkan Dorong UMKM dalam Mengakses Permodalan
Menurut Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, PKS selalu berkomitmen dalam hal mengembangkan dan membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.
Sebab UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573 triliun dan menyerap 97 persen total tenaga kerja nasional.
“Namun, tidak dipungkiri bahwa hadirnya pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh UMKM terdampak, bahkan berdasarkan Survei Komunitas UMKM, 83 persen UMKM berpotensi gulung tikar,” ungkapnya.
Selain itu, Bank Dunia juga mencatat ada sebanyak 86 persen pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan di awal pandemi Covid-19. Pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam hal finansial.
Hal lainnya yang membuat pandemi terasa sangat menyulitkan bagi UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal usaha.
“Banyak dari para pelaku usaha khususnya yang mikro belum tersentuh bantuan dari pemerintah, baik soal pelatihan, pembinaan apalagi permodalan,” tandasnya.
Pada tahun 2021, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Realisasi Penyaluran KUR hingga November 2021 sebesar Rp244,87 Triliun kepada 6.480.672 debitur.
Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp9.21 triliun kepada 1.047.506 debitur, KUR Mikro sebesar Rp152,99 triliun kepada 5.006.263 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp82,65 triliun kepada 425.779 debitur, KUR Penempatan TKI sebesar Rp17,30 miliar kepada 1.124 debitur.
“Banyak para pelaku usaha mikro yang kreditnya ditolak oleh bank karena usahanya belum bankable, banyak juga dari UKM binaan kita yang bahkan tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah,” tegasnya.
Pada tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 persen UMKM di Indonesia atau setara 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital.
Saat ini, jumlah UMKM yang sudah on boarding ke ekosistem digital mencapai 17,2 juta (Desember 2021).
Kemudian, pada tahun 2024, diharapkan jumlah UMKM yang masuk dalam rantai distribusi digital bisa mencapai 30 juta.
“Memang ada peningkatan usaha ke arah digital tapi baru sekitar 10 juta UMKM, belum semuanya, saya berharap pemerintah terus memberikan sosialisasi informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemeritah agar dapat diserap manfaatnya oleh para pelaku UMKM,” pungkas Anis.[ind]
