ChanelMuslim.com – Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek mengaku penasaran dengan isi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Seperti diketahui, belum lama ini MUI mengeluarkan fatwa yang menyebutkan sistem pengelolaan dana BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah.
Nila mengatakan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah mengirimkan surat kepada MUI untuk bertemu.
“Kita dengar dulu maksudnya MUI ini apa sebenarnya,” kata Nila usai mengikuti puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXII Tahun 2015 di Lapangan Sunburst, Kota Tangerang Selatan, Banten, Sabtu 1 Agustus lalu.
Dia mengungkapkan, pemerintah akan mendiskusikan mengenai hasil pertemuan dengan MUI. “Tadi pagi saya baru dapat ini, pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka tujukan (ke MUI),” katanya.
Kendati demikian, dia mengaku belum mengetahui kapan pertemuan dengan MUI itu dilaksanakan.
Menkes Nila Moeloek menegaskan pelayanan kesehatan tidak terganggu dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Enggak. Saya kira kalau saya lihat di TV, mereka memerlukan pelayanan kesehatan, sampai sekarang ini saya kira tidak (terganggu),” tuturnya.
Seperti diketahui, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan sistem pengelolaan dana BPJS tidak sesuai syariah. Menurut Menkes, siapapun masyarakat yang sakit tentu akan pergi ke rumah sakit.
“Kalau sakit kemana lagi, kalau anda sakit anda tetap aja ke rumah sakit kan?” tandasnya.
Dia juga menjelaskan cara kerja antara BPJS dan Kementerian Kesehatan jelas berbeda. “BPJS itu yang mengelola, kami yang memakainya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, manfaat kartu Indonesia Sehat sangat begitu bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. (nf)
