ChanelMuslim.com – Beberapa waktu lalu pemerintah sempat menolak beberapa relawan dan bantuan asing yang sudah mendarat di Indonesia. SEAHUM (South East Asia Humanitarian Committee) sebagai Komite Kemanusiaan Asia Tenggara melakukan diskusi bersama sejumlah lembaga kemanusiaan di Resto Bumbu Desa, Rabu (17/10/2018).\
Dalam diskusi tersebut akhirnya menghasilkan beberapa keputusan. Diantaranya adalah meminta pemerintah melakukan kordinasi satu arah dalam perizinan lembaga kemanusiaan asing masuk ke Indonesia.
"Ada banyak kasus lembaga kemanusiaan maupun relawan asing dipersulit datang ke Indonesia. Mereka ada yang diminta izin ke Kemenlu, ada pula yang ke BNPB. Ditambah lagi mereka harus menyiapkan beberapa surat permohonan tinggal selama menjadi relawan di Indonesia,"katanya.
Hal demikian, kata Amin, sama saja aja mempersulit mereka yang ingin membantu. Ia sadar maksud pemerintah untuk melindungi negara dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau menyalahgunakan status relawan.
"Saya pernah bertemu seorang turis yang tadinya ingin berlibur Lombok, tapi ketika mendengar ada bencana ia ingin membantu,"katanya.
Namun, untuk bencana, menurut Amin dan para perwakilan lembaga kemanusiaan sebaiknya tidak seketat itu. Dalam diskusi itu menyarankan agar pemerintah melakukan kordinasi satu arah.
"Misal soal perizinan di Posko Pusat BNPB di tempat-tempat bencana. Mereka yang datang cukup melapor dan didata berapa lama berada di bencana,"katanya.
Kedua, meminta pemerintah dan BNPB membuat kordinasi satu arah dalam pengelolaan bencana.
"Jangan sampai Lembaga Kemanusiaan, pemerintah, BNPB tidak merata dalam penanganan bantuan di wilayah bencana. Hal ini terjadi di Palu, apalagi saat itu wilayah palu terisolir dan ini menjadi masalah,"katanya.
Hal ini juga diungkapkan oleh Ari perwakilan dari Forum Zakat (FOZ). Menurutnya, lembaga kemanusiaan yang berada di dalam FOZ sudah melakukan kordinasi satu arah.
"Ada 47 lembaga kemanusiaan yang berada di dalam FOZ. Ketika terjadi bencana kami saling berkordinasi dan memusatkan tempat logistik bantuan,"kata perempuan berjilbab ini.
Dengan cara ini, kata Ari, logistik bantuan ke daerah bencana akan merata. Dan ini seharusnya bisa ditiru oleh pemerintah dan BNPB
"Kami sangat mengharapkan dari pemerintah adanya kordinasi seperti ini,"pungkasnya. (Ilham).
