Chanelmuslim – Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi akan membekukan bantuan dana organisasi kemasyarakatan Pramuka (Praja Muda Karana).
Menurutnya. Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault, disebut pernah mendatangi acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Imam mengatakan, pembekuan bantuan untuk Pramuka akan terus dilakukan sampai ada penjelasan resmi dari Adhyaksa.
“Pemerintah telah mengambil keputusan: OKP, Ormas yang biasa dibantu pendanaan oleh Kemenpora, tidak akan membantu lagi. Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan,” kata Imam dilansir Liputan6, Minggu 23 Juli 2017.
Dia meminta penjelasan Adhyaksa Dault mengenai pernah bertemunya Ketua Kwornas tersebut dengan HTI.
“Ini sebagai tindak lanjut dari ketegasan pemerintah dari Perppu Ormas kemarin. Saya sedang menunggu penjelasan Pak Adhyaksa Dault. Statement individu. Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya,” jelas Imam.
Jika penjelasan dari Adhyaksa belum juga diberikan, lanjut dia, pihaknya akan meneliti lebih jauh, apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi indentitas organisasi Pramuka.
“Kita pilih nanti. Apakah itu perilaku individual atau itu sudah menjadi ruh atau identitas. Kalau HTI jelas, selain perilaku individual juga identitas orang sudah jelas. Tapi Pramuka saya kira tidak sejauh itu,” tegas Imam.
Dia merasa yakin, meski dibekukan sementara, Pramuka tetap bisa jalan. Pasalnya, banyak aset dan pengurusnya yang bisa membantu.
“Pramuka itu organisasi independen yang punya aset luar biasa besar. Coba saja datang ke Cibubur, itu berapa ratus hektare. Asetnya luar biasa,” ungkap Imam.
Dia melihat Pramuka akan dapat berkembang dengan lebih baik. Dengan begitu, sebenarnya organisasi ini sudah tidak perlu lagi bantuan dari Kemenpora.
“Menurut saya, Pramuka tidak butuh lagi dana pemerintah sebenarnya. Kalau melihat kekuatannya luar biasa,” pungkas Imam.
Kebijakan itu pun mendapat reaksi keras dari Adhyaksa. Dia menilai langkah Menpora terlalu berlebihan. Sebab, ihwal kedatangannya di acara HTI pada 2013 lalu sudah diklarifikasi secara jelas dan terbuka.
Bahkan, mantan Menpora di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini telah mengklarifikasi langsung kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Wapres Jusuf Kalla, hingga Presiden Jokowi.
“Ke Wapres, ke BIN, bahkan ke Presiden sudah, terus mau gimana lagi?” ujar Adhyaksa seperti dilansir Liputan6.com, Senin (24/7/2017).
Namun demikian, Adhyaksa Dault menilai bila dirinya diharuskan untuk memberikan klarifikasi langsung kepada Menpora Imam Nahrawi, dia mengaku siap untuk datang.
“Mungkin karena saya dianggap tidak sopan. Dan beliau (Imam Nahrawi) kan orang besar, pejabat tinggi, saya akan ikuti apa yang beliau inginkan. Demi Pramuka, saya siap untuk ikuti,” kata dia.
Adhyaksa pun menganggap persoalan dirinya mendatangi acara HTI tersebut sudah selesai. Dia mengaku telah memberi penjelasan resmi ke masyarakat, termasuk tudingan kalau dirinya anti-Pancasila.
“Saya ini bukan anggota, apalagi simpatisan HTI. Saya sudah alami tahapan panjang. Saya pernah jadi Ketua KNPI, Lemhanas Pemuda, tidak mungkin saya anti-Pancasila,” ucap Adhyaksa.
(Mh/ilham/liputan6.com/foto:metrobatam.com)
