HAMAS akhirnya mundur dari pemerintahan darurat di Gaza. Selanjutnya, Hamas mempersilakan Komite Nasional Pengelolaan Gaza (NCAG) untuk mengambil alih pemerintahan.
Sesuai dengan kesepakatan pemulihan perdamaian di Gaza antara Hamas dan Israel yang dimediasi sejumlah negara termasuk Mesir, Hamas menyatakan mundur dari pemerintahan darurat di Gaza, Senin (6/7). Hal ini disampaikan oleh jubir pemerintahan Hamas di Gaza, Ismail Al-Thawabta.
Dengan langkah ini, Hamas menunjukkan keseriusannya untuk membangun Gaza dan Palestina yang damai.
Memerintah Setelah 18 Tahun
Pemerintahan Hamas di Gaza diawali dari kemenangan Hamas dalam pemilu tahun 2007. Saat itu, Hamas menang dalam pemilu yang diikuti sejumlah faksi atau partai di Palestina. Antara lain, Fatah dan Jihad Islam.
Dari kemenangan pemilu itu, sejak tahun 2008, Hamas mengelola pemerintahan di Gaza. Memang ada friksi antara faksi selama masa transisi itu. Namun, semuanya meredup ketika Israel melakukan serangan langsung ke Gaza.
Friksi antar faksi di Gaza dan Palestina pun mulai tergantikan dengan konflik besar antara Hamas dan Palestina melawan Israel.
Puncaknya, konflik besar Hamas dengan Israel terjadi sejak Oktober 2023. Hingga kini, perang yang berat sebelah itu menjadi legitimasi Israel untuk mencaplok Gaza. Saat ini, sekitar 70 persen wilayah Gaza diduduki militer Israel.
Komite Nasional Pengelolaan Gaza (NCAG)
Salah satu poin kesepakatan gencatan senjata di Gaza adalah terbentuknya pemerintahan transisi di Gaza. Pemerintahan ini berisi para pakar yang mewakili faksi, kelompok, organisasi yang eksis di Palestina.
Saat ini, NCAG itu sudah terbentuk melalui musyawarah panjang yang berlangsung di Mesir. Setelah mundurnya Hamas dari pemegang pemerintahan darurat di Gaza, maka komite ini akan masuk ke Gaza dan menggantikan Hamas untuk mengelola Gaza.
Israel Hanya Ingin Menguasai Gaza Sendirian
Meski sejumlah negara menjadi penjamin pemulihan di Gaza, Israel tampaknya tidak mau ‘ikutan’ skenario gencatan senjata yang sudah disepakati bersama itu.
Israel tetap menolak semua hasil yang di dalamnya masih ada unsur Hamas. Termasuk sebuah kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza.
Karena itu, militer Israel tidak terpengaruh dengan upaya gencatan senjata ini. Mereka terus merangsek masuk ke wilayah-wilayah baru di Gaza. Setidaknya, sudah 70 persen wilayah Gaza diduduki militer Israel.
Dan sepanjang kesepakatan gencatan senjata yang dijamin banyak negara ini, sekitar seribu warga Gaza tewas oleh kebiadakan Israel.
Selain itu, Israel tetap menutup pintu perbatasan di Rafah yang menghubungkan antara Mesir dan Gaza. Penutupan itu menyumbat semua bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk rakyat Gaza.
Bahkan dalam kaitan dengan orang-orang komite baru itu (NCAG) masih tidak bisa memasuki Gaza karena blokade pintu perbatasan dengan Mesir oleh Israel.
Sepertinya, apa pun upaya perdamaian, gencatan senjata untuk Gaza dan Palestina; selama masih ada Israel, sulit bisa terwujud. Negara ‘kera’ ini kemungkinannya tidak bisa diajak bicara layaknya antar manusia. Kecuali, dengan senjata yang bisa menakutkan mereka. [Mh]
