ChanelMuslim.com—Begini konsekuensi dari sebuah lembaga yang gencar mengkampanyekan perlindungan anak dengan melarang game online. Hacked! Adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang paling getol menyuarakan dukungan untuk melarang game online bermuatan adegan keras dan pornografi.
Sejak Ahad lalu hingga Senin (2/5/2016) situs KPAI, www.kpai.go.id di-hack alias diretas. Tak mudah, dan butuh waktu, dalam melacak siapa pelaku peretasan ini. Hanya ada pesan yang disampaikan hacker: “Zuhahaha… you’re drunk?”. Bukan hanya meninggalkan pesan, sang peretas juga meniggalkan jejak identitas anonimnya dengan sebutan “mani4k kasur”.
Selama dua hari itu tampilan di situs KPAI berlatar belakang warna hitam. Dan saat ChanelMuslim mencoba lagi mengakses Selasa ini, situs tersebut tak bisa diakses.
Ketua KPAI Asrorun Niam membenarkan jika situs lembaga yang dipimpinnya itu diretas oleh oknum yang suka dengan sikapnya yang mendukung pelarangan sejumlah game online.
Dia menyesalkan tindakan peretas dan ketika terjadi upaya peretasan, maka sesungguhnya hal itu menjadi ancaman bagi KPAI sebagai organisasi negara dan masyarakat umum sebagai pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi. “Namun, KPAI tidak akan takluk dengan penjahat anti perlindungan anak,” kata Niam, seperti dikutip dari Republika.
Menurut Niam, tim KPAI langsung mengambil langkah perbaikan dan peningkatan keamanan. Dia mengatakan KPAI sudah menjalin kontak dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Niam menyebut ketika website KPAI diretas, informasi yang terpampang di dalamnya hilang dan ini tentu merugikan organisasi, bahkan negara. “Tentu hal ini juga merugikan masyarakat yang memiliki kepentingan dengan KPAI,” kata dia.
UU telah mengatur larangan meretas situs orang lain tanpa hak. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 30 disebutkan, kegiatan yang dilarang adalah secara sengaja dan tanpa hak mengakses komputer orang lain dengan cara apapun.
Ancaman pidana pun tidak main-main karena di dalam Pasal 46 disebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur pelanggaran dipidana paling ringan enam tahun penjara dan atau denda Rp 600 juta hingga maksimal delapan tahun penjara dengan denda Rp 800 juta rupiah.
Situs KPAI merupakan cara menjalankan roda organisasi, terutama dalam menyebarkan informasi seputar perlindungan anak, seperti data kekerasan anak, berita tentang kekerasan terhadap anak, dan lainnya.
Informasi tersebut tentu berguna bagi publik. Sayang, ada pihak-pihak yang senang dengan penyebaran informasi yang sangat berguna itu. Dialah peretas jahat! (mr/ROL/inet)
